Program Listrik Desa dan BPBL Perkuat Kehadiran Negara Wujudkan Keadilan Sosial

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian penting dalam upaya pemerataan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sepanjang 2025. Kedua program ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara hingga ke pelosok dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerataan listrik merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dituntaskan secara bertahap hingga seluruh desa dan dusun di Indonesia mendapatkan akses listrik. Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan bentuk keadilan sosial negara bagi masyarakat.

"Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030, semua desa-desa atau dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial," tegas Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mencontohkan pengalaman pribadinya yang tumbuh tanpa akses listrik hingga usia sekolah dasar, sebagai pengingat bahwa kehadiran listrik berdampak besar pada kualitas hidup, akses pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sepanjang 2025, Program Listrik Desa telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat rasio elektrifikasi nasional sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.

Selain Program Listrik Desa, Kementerian ESDM juga menjalankan BPBL yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya belum teraliri listrik meskipun jaringan sudah tersedia. Program ini membantu mengatasi kendala biaya pemasangan listrik agar keluarga berpenghasilan rendah bisa segera terhubung ke jaringan.

"Karena biaya pemasangannya kan butuh biaya, biaya rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Kementerian ESDM atas arahan perintah Bapak Presiden itu memasang sebesar sebanyak 205.968 rumah. Jadi, selain program listrik desa juga ada kita pemasangan baru," ungkap Bahlil.

Hingga 31 Desember 2025, program BPBL telah direalisasikan untuk 205.968 rumah tangga. Pemerintah menegaskan bahwa Program Listrik Desa dan BPBL akan terus diperkuat sebagai instrumen kehadiran negara dalam memastikan akses energi yang berkeadilan, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (ARN)

Share This!