KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 00040.Pers/04/SJI/2016
Tanggal: 21 April 2016

Menteri ESDM Canangkan "Program Indonesia Terang"

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, hari ini, Kamis (21/04), mencanangkan Program Indonesia Terang atau PIT secara nasional. Pencanangan dilangsungkan di pelosok pegunungan Provinsi Papua Barat, yakni Desa Temel Sosian (Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat).

PIT, yang pelaksanaanya baru dimulai tahun 2016 ini, adalah upaya Pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat. PIT juga bagian dari program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW untuk memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dari 85% pada 2015 menjadi 97% pada 2019. Infrastukturnya berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas total sekitar 9,4 megawatt (MW) serta dukungan dana Rp441 miliar.

"Anggaran sebesar itu boleh jadi kecil. Meski demikian, itu sudah sangat berarti dalam menerangi wilayah Indonesia timur, selain sebagai pemicu investasi," papar Menteri Sudirman.

Indonesia Terang

Hingga kini, masih ada 12.659 desa tertinggal, atau 16% dari total jumlah desa Indonesia, yang belum beroleh akses listrik dari jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari sanalah PIT diarahkan dan dimulai. Rumah tangga sasarannya berjumlah 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 9.970.286 jiwa. Dengan dukungan anggaran Rp80-an triliun, ditargetkan hingga akhir 2019 kelak 10.300 desa sudah terlistriki.

PIT Tahun Anggaran 2016 dimulai dari enam provinsi kawasan Indonesia timur berikut:

Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, saat ini masih ada 18 kabupaten yang sama sekali belum terjangkau listrik PLN, yaitu di Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.

PIT diterapkan melalui strategi inklusif, terjangkau, bertahap, serta transparan dan akuntabel. Inklusif berarti semua pihak terkait akan aktif dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Terjangkau berarti harga langganan listrik energi terbarukan tidak melampaui daya beli masyarakat. Bertahap berarti program dimulai dari desa-desa DTPK di pelosok Indonesia timur dan secara bertahap menuju ke barat. Adapun transparan dan akuntabel diwujudkan dengan menyerahkan audit dan evaluasi dampak dari program ke pihak ketiga yang terpercaya.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mengembangkan listrik pedesaan. Kebijakan pengembangan listrik lokal (off-grid) membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam PIT, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga badan usaha milik desa.

Jendela Peradaban

Ketika mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Wlikmakh di Temel Sosian, Menteri Sudirman menyampaikan bahwa selama ini pembangunan prasarana ketenagalistrikan perdesaan di DTPK dianggap tak ekonomis secara bisnis hingga sepi investor. Alasannya macam-macam, bisa karena prasarana jalan dan akses transportasi yang buruk. Bisa pula karena masih lemahnya sumber daya manusia dan pendanaan.

Padahal jika listrik masuk desa, jelasnya, pertama-tama rakyat akan mendapat akses penerangan yang lebih baik. Kegiatan belajar-mengajar bisa berlangsung siang-malam, tanpa jeda. Sesudah itu, penggunaan alat-alat rumah tangga berenergi listrik akan mempermudah hidupnya. Usaha-usaha berskala rumah tangga tumbuh. Taraf kesehatan meningkat karena semakin banyak penggunaan alat-alat kesehatan modern yang membutuhkan listrik.

"Pendeknya, listrik itu vital sebagai jendela peradaban, pendorong ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan," tukas Menteri Sudirman. Negara, imbuhnya, lantas memfasilitasi mekanisme penyediaan infrastruktur, feed-in-tariff (FIT), dan subsidi harga untuk mendorong kelayakan ekonomi pembangunan listrik pedesaan.

"Kita perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di desa-desa DTPK supaya mereka dapat segera mengenyam listrik. Tanpa kebijakan dan aksi yang berpihak padanya, mustahil listrik terakses sesuai target yang telah dicanangkan," katanya.

Menteri Sudirman coba menyandingkannya dengan kampanye "jam bumi" (earth hour). Saat earth hour, meski hanya satu jam, masyarakat di kota-kota besar Indonesia tak sabar menanti-nanti kapan listrik menyala kembali. Bayangkan saudara-saudara kita di wilayah Indonesia timur, selama ini mereka sampai tak pernah terpikir dan tak tahu kapan listrik akan hadir di desanya.

Berkaca dari kondisi tersebut, Menteri Sudirman menyayangkan jika masih ada pihak-pihak yang menentang atau hingga berunjuk rasa mempersoalkan program Pemerintah melistriki DTPK (seperti di Maybrat) melalui penguatan regionalisasi PLN. "Itu sama saja dengan menentang hak mengakses listrik bagi desa-desa yang masih belum ada jaringan listriknya," tegas Menteri Sudirman.

PLTMH Wilkmahkh

Kabupaten Maybrat mencakup 41 distrik, ibukotanya Kumurken. Kecuali di Ayamaru (bekas ibukota kabupaten), hingga kini listrik PLN belum hadir sama sekali. Jarak terdekat dengan jaringan PLN 15 kilometer. Untuk penerangan, masyarakat masih mengandalkan genset yang didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.

PLTMH Wilkmahkh yang dibangun Kementerian ESDM merupakan contoh pemanfaatan energi setempat untuk listrik. Di atas aliran Sungai Soan yang debit airnya tidak pernah surut, meski di musim kemarau, dibangun dua unit pembangkit listrik bertenaga hidro dengan kapasitas 280 kwp. Dua unit mesin pembangkit ini mampu melistriki 174 rumah di 4 desa Distrik Ayamaru Jaya, yaitu: Temel, Sosian, Soan, dan Warbo.

Pada 2016 ini pula, Kementerian ESDM akan membangun tiga unit PLTS-terpusat baru di Kabupaten Maybrat, yakni di Distrik Aifa Barat. Ketiganya direncanakan akan melistriki 12 desa, yaitu Bori, Bori Timur, Bori Selatan, Bori Utara, Bori Barat, Kocuas, Kocuas Utara, Kocuas Timur, Kokas, Kocuer, Kokas Selatan, dan Fait Sawe.

Kepala Pusat Komunikasi Publik,


Sujatmiko