Indonesia dan Maroko Tingkatkan Kerja Sama Energi
Jakarta, Dengan semangat menjalin persahabatan dan kerja sama tradisional, Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko menggelar pertemuan virtual, Rabu (23/6). Pertemuan pertama ini membahas program, kebijakan, proyek, peluang, tantangan, serta identifikasi peluang kerja sama sektor energi, terutama terkait migas, minerba, geologi dan sumber daya manusia.
Pada subsektor migas, Direktur Pembinaan Program Migas Dwi Anggoro Ismukurnianto memaparkan, grand strategi energi Indonesia adalah mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Untuk mencapainya, ada sejumlah tantangan yang dihadapi yaitu kebutuhan yang meningkat, sementara kapasitas pasokan energi terbatas seperti produksi minyak turun, mayoritas LPG masih impor dan belum terintegrasinya gas dan listrik.
Untuk mencapai ketahanan energi tersebut, untuk subsektor migas, Pemerintah Indonesia mencanangkan peningkatan produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030 dan mengakuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang. Selain itu, meningkatkan kapasitas kilang BBM, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. "Solusi lainnya adalah meningkatkan produksi LPG domestik, meningkatkan pembangunan jaringan gas kota dan membangun transmisi gas dan LNG receiving terminal," papar Dwi Anggoro yang biasa dipanggil Ismu.
Lebih lanjut dia memaparkan, berdasarkan status 2020, cadangan minyak Indonesia mencapai 4,2 miliar barel dan jika tidak ada penemuan baru, umur cadangan hanya sekitar 9 tahun. Sedangkan cadangan gas bumi 62,4 TCF di mana umur cadangan sekitar 18 tahun jika tidak ada penemuan baru.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,5 juta barel per hari, Indonesia terpaksa mengimpor minyak karena produksi dalam negeri hanya sekitar 745.000 barel per hari.
Meski produksi minyak turun, namun Pemerintah tetap fokus untuk mencapai target produksi 1 juta barel tahun 2030 dengan berbagai upaya, antara lain EOR, peningkatkan aktivitas eksplorasi, pemanfaatan teknologi baru, serta simplifikasi dan fleksibilitas proses pengadaan.
Terkait pembangunan infrastruktur gas bumi, Ismu menyampaikan bahwa Indonesia telah menyusun rencana induk gas bumi nasional, antara lain membangun PLTMG, infrastruktur gas pipa dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).
Khusus untuk jargas, hingga 2020 telah terbangun 696.011 sambungan rumah (SR), di mana jargas yang dibangun dengan dana APBN sebanyak 535.555 SR atau 76,9%, sebanyak 155.771 SR atau 22,4% dibangun PT PGN dan 4.685 SR atau 0,7% dibangun PT Pertamina. "Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, jumlah jargas yang terbangun mencapai 4 juta SR," tambah Ismu.
Upaya lain untuk meningkatkan ketahanan energi nasional adalah melalui pembangunan kilang minyak baru (GRR) yaitu Kilang Tuban dan peningkatan kapasitas kilang eksisting (RDMP) seperti Kilang Dumai, Plaju, Cilacap dan Balikpapan.
"Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur migas nasional, baik LNG, gas maupun kilang. Oleh karena itu kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan negara mitra manapun dalam berinvestasi di subsektor migas," ujar Ismu.
Menanggapi paparan ini, pihak Maroko menyampaikan undangan kepada Indonesia untuk mendalami informasi potensi kerja sama dalam pengembangan industri migas di Maroko.
Dalam sesi pertambangan atau minerba, dipaparkan kebijakan pertambangan terbaru di Indonesia setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2020. Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya pertambangan untuk mendukung pembangunan dan undang-undang pertambangan yang baru dirancang untuk menarik lebih banyak investasi di bidang pertambangan untuk dikembangkan. Dipaparkan pula mengenai potensi Indonesia yang belum tergali serta untuk mendorong hilirisasi pengolahan.
Pada sesi Geologi, Indonesia memiliki Badan Geologi yang berperan dalam mewujudkan Program Kementerian ESDM (yang tertuang dalam Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral), Badan Geologi merupakan pendukung langsung dalam pencapaian ke-3 sasaran strategis yaitu peningkatan pelayanan dan sasaran mitigasi bencana geologi, pelayanan optimal untuk sektor ESDM. Sedangkan program lainnya mendukung semua indikator dalam program Kementerian ESDM.
Terkait bidang pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan kerja sama peningkatan kapasitas dengan melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan dari negara mitra. Kerja sama di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi positif bagi kedua negara. (TW)