Organisasi Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Kementerian Negara dikelompokan menjadi empat kelompok yakni: Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordianator.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang termasuk dalam Kementerian kelompok II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Kementerian ESDM Bersama Kementerian Kelompok II lainnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;

5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;

6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas :

1. unsur pemimpin yaitu Menteri

2. unsur pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal

3. unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal

4. unsur pengawas yaitu Inspektorat Jenderal

5. unsur pendukung yaitu Badan dan/atau Pusat

6. unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau Instansi Vertikal (khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).

Berikut Profil Pejabat Kementerian ESDM