Menteri ESDM: Tingkatkan Produksi, PHR Harus Lakukan Pengeboran Secara Masif
Jakarta, Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan telah beralih ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sejak 9 Agustus 2021. Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta agar produksi migas di blok tersebut dapat ditingkatkan dan PHR harus melakukan investasi pengeboran secara masif.
"Tujuan (peningkatan produksi) ini akan dapat terealisasi apabila PHR melakukan investasi pengeboran yang masif. Oleh karena itu, saya berharap agar PHR mengajukan usulan kegiatan peningkatan produksi yang agresif untuk sisa tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Seremoni Alih Kelola WK Rokan yang diselenggarakan secara hybrid pada Minggu (8/8) malam, di Pekanbaru dan Jakarta.
PHR diminta mengajukan usulan kegiatan peningkatan produksi yang agresif untuk sisa tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang.
Lebih lanjut Menteri Arifin mengatakan, kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem PSC Gross split merupakan suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola WK Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi mengingat potensi WK Rokan yang masih cukup menjanjikan.
Pertamina juga diminta agar memenuhi segala komitmen yang telah tertuang pada Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani dan bekerja lebih keras lagi dalam menjaga serta meningkatkan produksi migas di WK Rokan. "Semoga dengan serah terima WK Rokan dan kerja keras dari berbagai pihak, maka pengelolaan WK Rokan di masa yang akan datang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan negara yang kita cintai," sambung Menteri ESDM.
Menanggapi arahan Menteri ESDM, Nicke Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menegaskan kembali komitmen Pertamina untuk menjalankan amanah dari Pemerintah yaitu memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.
Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. "Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya," papar Nicke.
WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang sejak tahun 1951 hingga 2021, telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak dengan produksi rata-rata tahun 2021 sampai dengan Juli 2021 sebesar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 MMSCFD untuk gas bumi.
Sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 1923 K/10/MEM/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah telah memutuskan PT. Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) sebagai pengelola WK Rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan Participating Interest (PI) sebesar 100% (termasuk PI 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD). Kontrak Kerja Sama WK Rokan telah ditandatangani antara PT. PHR dengan SKK Migas pada tanggal 9 Mei 2019 dengan menggunakan Skema Kontrak Gross Split dan akan berlaku efektif sejak tanggal 9 Agustus 2021 dengan masa Kontrak selama 20 tahun. (TW)