Pemerintah Realisasikan BBM Satu Harga Ke 58 dan 59

Jumat, 9 Maret 2018 - Dibaca 1852 kali

Nunukan, Pemerintah terus berupaya merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Lembaga penyalur BBM baru kembali diresmikan yaitu Lembaga Penyalur berupa SPBU Kompak di Kecamatan Sei Menggaris (Kabupaten Nunukan), Provinsi Kalimantan Utara dan SPBU Kompak di Kecamatan Liang (Kabupaten Banggai Kepulauan), Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (9/3). Ini merupakan SPBU BBM Satu Harga yang ke 58 dan 59 yang telah beroperasi secara nasional.

Peresmian SPBU Kompak yang dipusatkan di SPBU 66.774.003 di Kelurahan Sekaduyun Taka, Kecamatan Sei Menggaris, dilakukan oleh Direktur Perencanaan dan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita, Retail Fuel Marketing Manager Region VI PT. Pertamina (Persero) Rama Suhud, Sekda kabupaten Nunukan Serfianus, Jajaran TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan.

Pengoperasian SPBU Kompak Sei Menggaris dan SPBU Kompak Liang merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Program BBM Satu Harga bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Pada intinya, Peraturan Menteri ini mengamanatkan agar badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi segera mendirikan penyalur di lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Direktur Jenderal Migas melalui Revisi SK Dirjen Nomor 0062.K/10/DJM.O/2018, telah menetapkan Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Penetapan lokasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, usulan BPH Migas, usulan Pemerintah Daerah dan usulan badan usaha.

Sesuai roadmap BBM Satu Harga, pada tahun 2018 akan didirikan 73 lembaga penyalur terdiri dari 67 lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero) dan 6 lembaga penyalur PT. AKR Corporindo Tbk. Hingga Desember 2017, telah beroperasi 57 lembaga penyalur yaitu 54 lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero) dan 3 lembaga penyalur PT. AKR Corporindo Tbk.

"Melalui program BBM Satu Harga, Pemerintah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM di seluruh Indonesia. Ini merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang termasuk dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ungkap Direktur Perencanaan dan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso.

Saat ini telah ada 9 lembaga penyalur di Nunukan dan 1 lembaga penyalur di Banggai Kepulauan yang telah beroperasi, namun masih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Keberadaan SPBU Kompak Sei Menggaris dan SPBU Kompak Liang ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lainnya. Sebelumnya, masyarakat kedua kabupaten tersebut harus membeli BBM seharga Rp. 10.000-12.000 per liter. Namun kini, mereka hanya perlu mengeluarkan uang Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.

"Total kapasitas BBM di SPBU Kompak Sei Menggaris sebesar 90 KL yaitu 30 KL untuk Premium, 30 KL Solar dan 30 KL Pertalite dan SPBU Kompak Liang 40 KL terdiri dari 20 KL untuk Premium dan 20 KL untuk Solar, kiranya dapat disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian di daerah," tambah Alimuddin.

Ditjen Migas bersama BPH Migas dan Pertamina terus melakukan pemetaan lokasi sasaran program BBM Satu Harga. "Untuk wilayah Kalimantan, selain Nunukan akan ada 7 kabupaten lain dan untuk wilayah Sulawesi, selain Banggai Kepulauan, ada 6 Kabupaten lain yang akan dibangun Lembaga Penyalur BBM Satu Harga," jelas Alimuddin.

Beroperasinya kedua SPBU ini disambut gembira masyarakat setempat. Sekda Kabupaten Nunukan Serfianus dalam sambutannya mengatakan, keberadaan SPBU ini sangat penting dan strategis, terutama lantaran masyarakat Kabupaten Nunukan yang terletak di perbatasan RI dengan Malaysia ini, telah lama merindukan pemenuhan kebutuhan BBM yang berkualitas.

"Pada hari ini, kita berada di posisi titik atas Indonesia dan Malaysia. Tadi sebelum datang (ke peresmian), saya sempat berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat. Mereka tidak pernah bermpimpi sekalipun ada SPBU yang kondisinya seperti ini di lautan, Pak. Kami ucapkan terima kasih," kata Serfianus.

Dengan adanya SPBU baru ini, Serfianus mengharapkan pasokan BBM dapat berjalan lancar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang terkadang mengalami kendala.

Apresiasi atas beroperasinya lembaga penyalur BBM Satu Harga juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR Ari Yusnita. "Saya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan masyarakat terhadap akses untuk mendapatkan BBM dan masyarakat mendapatkan harga yang sama dengan di daerah lain," katanya.

Ari meminta agar lembaga penyalur serupa juga dapat didirikan di daerah lainnya di Provinsi Kaltara. Misalnya di daerah Kayan di mana harga BBM masih mencapai Rp 20.000-30.000 per liter.

Menurut, Retail Fuel Marketing Manager Region VI PT. Pertamina (Persero) Rama Suhud, SPBU kompak kecamatan Sei Menggaris dan SPBU Kompak Liang merupakan SPBU ke 55 dan 56 yang telah beroperasi yang dibangun Pertamina. (TW/WS)