Pengaturan BBM Bersubsidi Telah Sesuai Roadmap

JAKARTA. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo mengungkapkan, pengaturan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan secara bertahap mulai April 2011 sebelumnya telah tertuang dalam Roadmap Pengurangan Subsidi BBM yang ditetapkan sejak tahun 2004.

"Jadi tidak benar anggapan bahwa pengaturan BBM bersubsidi ini karena tekanan dari SPBU asing, karena pada tahun 2004 kita belum mengenal SPBU asing," demikian disampaikan Dirjen Migas pada Konferensi Pers di Kementerian Kominfo Jakarta (30/12) lalu.

Dirjen Migas menuturkan, kenaikan subsidi BBM dari tahun ke tahun sangat signifikan, bahkan subsidi BBM tahun 2010 mencapai 181% dari subsidi di tahun 2009 atau mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 413,2 triliun (2006: Rp 64,2 T; 2007: Rp 83,8 T; 2008: Rp 139,1 T; 2009: Rp 45,0 T; 2010: Rp 81,1 T).

Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan sehingga selain bisa mengurangi beban anggaran subsidi BBM juga bisa membuat masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memanfaatkan energi.

Menurut Dirjen Migas, hal ini sudah sesuai dengan rencana pemerintah terkait BBM. Pada tahun 2009-2010 adalah tahap uji coba pengaturan distribusi BBM secara tertutup. "Sebelumnya BPH Migas telah melakukan uji coba penggunaan Kartu Kendali BBM di Pulau Bintan dan Ditjen Migas telah melakukan uji coba distribusi LPG tertutup di Malang," ujar Dirjen.

Selanjutnya, lanjut Dirjen, dalam Road Map disebutkan bahwa pada tahun 2011-2014 adalah tahap uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap. "Inilah kebijakan yang akan kita implementasikan secara bertahap mulai April 2011 dengan wilayah Jabodetabek sebagai pilot project", ujar Dirjen Migas.

Di samping besarnya konsumsi BBM bersubsidi, Jabodetabek dijadikan pilot project mengingat Jabodetabek merupakan wilayah yang paling siap dari sisi infrastruktur. Dari total pengguna BBM bersubsidi di Indonesia, wilayah Jabodetabek mengkonsumsi 18% konsumsi premium nasional.

Selama lima tahun terakhir (2006-2010), konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia mencapai 191,3 juta KL (2006: 37,4 juta KL; 2007: 38,6 juta KL; 2008: 39,2 juta KL; 2009: 37,7 juta KL; 2010: 38,4 juta KL). Dilihat dari jenis BBM bersubsidi, premium menyerap 60% (23,1 juta KL) dari total perkiraan realisasi BBM bersubsidi 2010 sebesar 38,4 juta KL. Apabila kita lihat dari pengguna BBM bersubsidi, maka sektor transportasi darat menggunakan 89% (32,5 juta KL), sedangkan rumah tangga 6%, perikanan 3%, usaha kecil 1%, dan transportasi air 1%.

Jika kita lihat lebih detail, di sektor transportasi darat sendiri konsumsi premium didominasi oleh mobil pribadi yakni sebesar 53% (13,3 juta KL), sedangkan motor 40%, mobil barang 4%, dan umum 3%. Dari total pengguna BBM bersubsidi di Indonesia, maka distribusinya adalah Jawa-Bali mengkonsumsi porsi terbesar yakni 59% dengan rincian Jabodetabek 30% (sama dengan 18% konsumsi premium nasional). (KO)

Bagikan Ini!