Hadir di Katingan, Bantuan Pasang Baru Listrik Tingkatkan Produktivitas Warga
Program Pemerintah melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan salah satu upaya pemerataan akses listrik masyarakat. Program sinergi Pemerintah dan DPR RI ini diharapkan meningkatkan produktivitas warga. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Willy M. Yoseph dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL, Jumat (24/11/2023), di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
"Semoga pencapaian dengan adanya listrik melalui Program BPBL ini produktivitas dari rumah tangga akan lebih tinggi dan kualitas hidupnya meningkat," ujar Willy.
Ia menyebut listrik merupakan kebutuhan pokok dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara. Menurutnya, Program BPBL merupakan upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Senada, Pj. Bupati Katingan Saiful menambahkan bahwa program pasang instalasi listrik gratis ini merupakan bentuk negara hadir untuk warga di Kabupatennya.
"Dengan adanya Program BPBL masyarakat bersukacita. Semoga program ini nanti dapat dilanjutkan. Masyarakat yang menerima bantuan agar dapat memanfaatkan supaya perekonomian meningkat," tutur Saiful.
Program BPBL untuk peningkatan produktivitas masyarakat juga disinggung oleh General Manager PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Muhammad Joharifin.
"Ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam bentuk keadilan sosial. Dengan adanya listrik dapat dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya meningkatkan perekonomian misal untuk berjualan," tutur Joharifin.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ridwan Budi Santoso mengatakan Provinsi Kalimantan Tengah akan mendapat alokasi sebesar 5.194 rumah tangga penerima BPBL di tahun 2023 ini.
"Rencana penerima BPBL
Kabupaten Katingan pada tahun ini sebanyak 1.470 rumah tangga yang tersebar di 10 kecamatan. Hingga saat ini target 1.470 sambungan listrik di 10 kecamatan tersebut telah menyala seluruhnya atau 100%," tutur Budi.
Ia melanjutkan, hingga September tahun 2023, Rasio Elektrifikasi (RE) nasional telah mencapai 99,74%. Masih terdapat 0,26% rumah tangga belum berlistrik yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil (remote area) khususnya daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Budi menambahkan masih terdapat juga masyarakat yang karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik, harus menyalur atau berbagi sambungan listrik dengan tetangga. Hal ini yang menurut Budi menjadi salah satu penyebab pemerintah menginisiasi program ini.
Nenek Maskanah (50 tahun) menceritakan dirinya sepuluh tahun lebih menyalur listrik ke tetangganya karena tidak mampu membayar pasang baru listrik.
"Uangnya tidak ada, cuma cukup untuk makan," ujarnya.
Warga Desa Tumbang Kaman ini mengatakan, sebetulnya ia tak enak hati menyalur ke tetangga.
"Nyalur ke tetangga tidak enak juga sama tetangga. Pernah mati lampu karena tetanggaku banyak pemakaian jadi listriknya tidak kuat," katanya.
Ketika tahu mendapat bantuan Program BPBP, ia mengaku bersyukur.
"Bahagia," ujarnya dengan tawa mengembang.
Tetangga seberang rumah Maskanah, Ranudie (29 tahun) juga menjadi salah satu penerima manfaat Program BPBP di Katingan.
"Dengan adanya listrik ada keringanan sudah bisa mompa air sendiri, penerangan sudah bagus namanya juga listrik PLN," tutur ayah dua anak ini.
Ia bercerita dulu menggunakan aki panel surya untuk melistriki rumahnya.
"Kalau dulu ketika pake aki dan mendung tak ada cerah-cerahnya gini, tidak bisa ngecas baterai," kata Ranudie.
Program BPBL diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian
masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga. (AMH)