Kolaborasi Tingkatkan Energi Hijau
Pemerintah turut berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong keberhasilan pengembangan EBT untuk peningkatan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia, demi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam acara Tempo Energi Day 2021 yang bertemakan "Energi Bersih Untuk Indonesia" secara daring, Kamis (21/10/2021).
Program Tempo Energi Day ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Energi Sedunia, juga sebagai forum kolaborasi para pihak untuk mempersiapkan sektor energi baru terbarukan yang kompetitif, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya dan langkah mewujudkan bauran energi baru terbarukan, sehingga dapat meraih keadilan, kedaulatan dan kemandirian energi di masa depan.
Sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 - 41% pada tahun 2030.
"Dari target tersebut, sektor energi diharapkan dapat berkontribusi menurunkan emisi sebesar 314-398 Juta Ton CO2e, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi bersih," ujar Arifin.
Dalam rangka untuk mendukung transformasi perekonomian Indonesia ke arah ekonomi hijau yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon, maka arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan.
Pemerintah saat ini telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi.
Pada Grand Strategi Energi, telah dipetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 GW sampai tahun 2035 dengan memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu implementasi yang singkat serta membuka peluang ekspor listrik EBT melalui ASEAN Power Grid. Upaya lainnya antara lain melalui substitusi energi final, konversi energi primer fosil, pemanfaatan EBT non listrik/non BBN.
Dalam rangka mencapai target penurunan emisi, telah disusun roadmap menuju Net Zero Emission 2021-2060 dengan strategi utama antara lain yaitu "Pengembangan EBT secara masif untuk mencapai target 100% dalam bauran energi pada tahun 2060," ungkap Arifin.
Kedua, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan pump storage, Battery Energi Storage System (BESS), dan hydrogen fuel cell secara bertahap, serta pengembangan interkoneksi transmisi dan penerapan smart grid.
Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menambahkan "Kita tidak lagi menerima usulan PLTU baru, artinya pasca 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, tapi semuanya EBT."
Rida menilai RUPTL PLN yang baru disahkan ini sebenarnya merupakan RUPTL greener dalam sejarah Indonesia. Sebab, kapasitas pembangkit listrik dari EBT akan mendominasi.
Dalam RUPTL yang lama, kata dia, porsi EBT di pembangkit listrik hanya 30 persen. Tapi dalam RUPTL yang baru, langsung naik 51,6 persen dalam 10 tahun ke depan sampai 2030. "Jadi ada gestur dan sinyal dari pemerintah, terkait komitmen pada Paris Agreement," ujar Rida.
Saat ini pemerintah sedang menyusun rencana pensiun dini atau early retirement dari PLTU batu bara yang kini ada di Indonesia. Selain menutup usulan proyek baru pembangunan PLTU, pemerintah juga mengharuskan PLTU yang ada untuk menggunakan biomassa sebagai campuran bahan bakar hingga program pensiun dini pembangkit fosil batu bara.
"Setelah 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, semuanya harus pembangkit berbasis energi baru terbarukan," tutup Rida. (AT)