Pemenuhan Kebutuhan Listrik Jadi Prioritas Pembangunan Sektor ESDM
Kian banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati listrik. Rasio elektrifikasi per triwulan III tahun 2019 sudah mencapai angka 98.86%. Artinya, hampir seluruh rumah tangga di negeri ini sudah merasakan listrik. Angka ini naik 14.51% dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, 1.14% rumah tangga yang belum berlistrik tak luput dari perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan listrik bahkan masuk menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama lima tahun ke depan. Ini untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100% pada 2020.
Pemenuhan kebutuhan listrik ini dilakukan antara lain melalui penyelesaian program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. "Tentu saja ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik industri, bisnis, rumah tangga agar konsumsi per kapita negara kita semakin baik yang merupakan indikator kesejahteraan," ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat membuka Indonesia Power Generation: Convention & Exhibition, Rabu (27/11/2019), di Jakarta.
Saat ini program 35.000 MW sebagian besar sudah memasuki tahap konstruksi yaitu sebesar 23.130 MW dan yang telah beroperasi sebesar 3.946 MW. Pemerintah memastikan beroperasinya pembangkit-pembangkit program 35.000 MW ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat dengan memperhatikan reserve margin yang cukup untuk menjaga keandalan sistem.
Pemerintah juga mendorong potensi energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik. Energi bersih yang dihasilkannya ramah lingkungan sehingga mendukung kesehatan masyarakat. "Kita tahu bahwa pembangkit listrik dari energi baru terbarukan saat ini bukan lagi alternatif, namun merupakan kebutuhan agar negara kita terlepas dari ketergantungan pada energi fosil," Hendra menyampaikan.
Upaya lain yang jadi fokus perhatian Kementerian ESDM lima tahun mendatang adalah pembangunan transmisi listrik dan gas. Hendra menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tengah menyelesaikan pembangunan jaringan interkoneksi listrik (tol listrik) di pulau Sumatera. Ia berharap jaringan interkoneksi yang menghubungkan satu pulau ini dapat segera diimplementasikan di pulau lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Ketersediaan listrik, khususnya dari EBT, diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor wisata di berbagai daerah.
Selain itu, kebutuhan listrik di Ibukota negara yang baru juga menjadi prioritas pembangunan sektor ESDM. Rencana pemindahan ibukota baru di Kalimantan Timur harus diiringi oleh perencanaan kebutuhan listrik yang tepat. "Ini adalah peluang bisnis bagi para pelaku usaha di subsektor ketenagalistrikan untuk membantu pemerintah mewujudkan spesifikasi pengembangan ketenagalistrikan di daerah tersebut," kata Hendra melanjutkan. Pada prinsipnya, perencanaan yang diusulkan adalah menggunakan jaringan cerdas, kabel bawah tanah, pembangkit energi baru terbarukan dan adanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
Hendra lalu menyampaikan pemerintah menerima masukan dari para pemangku kepentingan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi demi perbaikan regulasi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim investasi ketenagalistrikan yang kondusif. "Kontribusi juga dapat diwujudkan dengan berpartisipasi mengupayakan pembangunan ketenagalistrikan untuk peningkatan perekonomian nasional," pungkasnya. (AMH)