Menko Perekonomian Tegaskan, Kebutuhan Gas Domestik Tetap Nomor Satu

JAKARTA. Kebutuhan gas domestik terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya perekonomian nasional. Menteri Koordinator Perekonomian, M. Hatta Rajasa dalam Rapat Kerja Gabungan antara Pemerintah dengan Komisi IV, VI dan VII DPR RI menegaskan bahwa kebutuhan gas domestik tetap merupakan prioritas nasional. Turut hadir dalam Raker, Menteri ESDM, Perindustrian, Perdagangan, Meneg BUMN serta Dirut BUMN, Rabu (16/6).Kebijakan energi tidak dapat dilepaskan dari rencana pembangunan nasional yang tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang. Lima tahun ke depan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen, sehingga pertumbuhan energi diproyeksikan antara 1,25 hingga 1,5 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional.Kebijakan energi nasional terkait dengan gas, Pemerintah tetap akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri meski tetap mepertimbangkan nilai keekonomian. "Prinsip utama kita, kepentingan domestik tetap nomor satu", ujar Menko Perekonomian, M. Hatta Rajasa."Tidak boleh ada kata-kata karena tidak ada market dalam negeri maka kita ekspor saja", tegas Menko. "Kebijakan energi kita harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, terutama industri strategis dan pendukungnya, oil dan gas harus kita letakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita", lanjut Hatta.Oil dan gas harus menopang sustainability. Prinsip utamanya adalah terjaminnya pasokan dalam negeri kita. Oil and gas harus menjadi perangsang terhadap demand growing. Di samping harus menjamin ketersediaan pupuk dan LPG serta industri yang lain, oil dan gas harus menjadi stimulus agar lebih kompetitif. Baik dalam bentuk LNG maupun LPG.Selanjutnya M. Hatta Rajasa menyatakan, selain sisi demand, supply side juga harus kita jaga. Gas harus terus kita kembangakan baik di laut maupun di daerah marginal. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan supply and demand. Kita juga harus berpikir tentang kebijakan harga, trade off-nya adalah seberapa besar subsidi yang kita berikan, kita tidak mungkin hanya menyerahkannya sepenuhnya pada harga pasar, contohnya LPG 3 kg, selalu harus ada trade off yang seimbang. (SF)

Bagikan Ini!