Dirjen EBTKE Tinjau Langsung Lokasi Paparan Gas Sorik Marapi
MANDAILING NATAL - Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana meninjau langsung lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit II yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (Sabtu,06/02), pasca kejadian paparan gas H2S yang mengakibatkan lima orang warga Desa Sibanggor Julu meninggal dunia.
"Saya hadir kesini bersama rombongan, yang pertama memastikan penanganan sosial korban pasca kejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik. Yang kedua melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTPnya, jadi bukan investigasi urusan hukum tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugasnya kami, tugasnya Pak Polisi dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ" ungkap Dadan.
Ia menjelaskan bahwa pihak Kementerian ESDM ingin memastikan penanganan korban berjalan dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik, termasuk korban meninggal dan yang dirawat. Kementerian ESDM bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memastikan bahwa PT. Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal EBTKE memprioritaskan semua urusan penanganan korban ditangani dengan baik, dan secara paralel dilakukan investigasi, serta menyelesaikan laporan kejadian agar memastikan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
"Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T, yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi, bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP", ujar Dadan.
Berdasar informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, Dadan menyampaikan tidak ada isu air seperti yang diutarakan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu. Bahwa sudah disaksikan sendiri tidak ada air yang keluar, semua dikelola di dalam, jadi dimasukkan lagi ke perut bumi, tidak ada yang dibuang ke sungai. Kementerian ESDM akan segera membentuk Tim Investigasi gabungan dengan mengikutsertakan unsur dari praktisi, akademisi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Diharapkan tim ini akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu kedepan.
Rombongan yang dipimpin Dirjen EBTKE juga meninjau instalasi rig pengeboran di wellpad AA, PLTP Unit I (45MW) dan Posko Kesehatan di Puskemas Sibangor Julu serta menyerahkan bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan untuk membantu pelayanan Posko Kesehatan. Dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan program pendampingan healing kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
Tak hanya itu, rombongan juga bersilahturahmi ke rumah keluarga korban meninggal dunia dan menyampaikan ucapan duka cita serta ungkapan keprihatinan Bapak Menteri ESDM atas musibah yang menimpa keluarga. Pihak keluarga menyampaikan telah menerima dan ikhlas atas musibah tersebut.
"Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan, untuk hal ini akan disupport penuh oleh SMGP. Tadi malam saya dengar dari Pak Bupati bahwa proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi", ungkap Dadan ketika bertemu para keluarga korban.
Sebelumnya, rombongan Ditjen EBTKE bertemu dan bersilahturahmi dengan Bupati Mandailing Natal, yang juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal dan Pejabat Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait penanganan kejadian. Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan nasution menyampaikan PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal khususnya di masa pandemi Covid-19.
"Tidak kurang 600 juta rupiah per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102 ribu hektar, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal", kata Dahlan.
Pada kegiatan kunjungan ini, Direktur PT. SMGP, Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihak nya berfokus pada penangan korban dan sejauh ini aspek sosial dampak kejadian ini, sebagian besar sudah terselesaikan.
"Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah ini akan kami selesaikan. Selanjutnya, kami bersama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap nantinya kalau memang akan dimulai beroperasi Kembali, tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM", terang Riza. (DLP)