Kemitraan Pemerintah dan Pelaku Usaha Panas Bumi Terus Bergerak Maju
JAKARTA, Direktur Jenderal Energi baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) membuka acara launching The 5th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2017 yang dihadiri oleh Direktur Panas Bumi, ketua Asosiasi Panas Bumi (API) dan para pelaku usaha dibidang panas bumi di Hotel Arya Duta, Jakarta,Kamis 18 Mei 2017.
Acara IIGCE 2017 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 agustus 2017 dengan tema "moving forward under current chalenges, obstacle and opportunities toward achieving geothermal Development 2025 target". Abadi Poernomo selaku ketua API menyampaikan bahwa acara ini merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah dan asosiasi untuk persiapan pelaksanaan IIGCE ke 5 (lima) di JCC senayan. Untuk itu API meminta dukungan kepada pemerintah untuk kesuksesan acara tersebut.
Pemerintah melalui Direktur Jenderal EBTKE sangat mendukung pelaksanaan acara ini untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan pelaku usaha panas bumi.
Program Pemerintah Target 35.000 MW listrik sudah dicanangkan, panasbumi atau geothermal yang merupakan energi bersih dan terbarukan adalah salah satu sumber energi untuk mendukung pencapaian tersebut. Indonesia dengan potensi energi panasbumi yang besar, yaitu sekitar 40 persen dari seluruh potensi panasbumi dunia. Melihat potensi ini, pemerintah menargetkan pengembangan energi panasbumi sebesar 7200 MW pada 2025. Target ini merupakan target yang ambisius, karena hingga saat ini total kapasitas panasbumi Indonesia baru mencapai 1698,5 MW, artinya masih ada kekurangan sebesar +- 5501,5 MW yang harus didapatkan dalam kurun waktu 8 tahun.
Pemerintah berharap agar ada masukan dan ide yang konstruktif dari para pengembang untuk tercapainya target pengembangan panas bumi. Pemerintah juga tengah menggalakan 4 (empat) pilar yang dianggap perlu ditingkatkan untuk medukung pembangunan panas bumi yaitu sumber daya manusia, bisnis proses, finansial dan teknologi. Keberadaan sumber daya manusia panas bumi sekarang sudah mumpuni untuk mengelola lapangan Panas Bumi. Rida menjelaskan bahwa mentalitas dan daya juang serta kompetensi diperlukan dalam usaha panas bumi sehingga menciptakan manusia-manusia yang bebas dari KKN.
Pilar yang kedua adalah bisnis yang terdiri regulasi, perijinan ketegasan regulasi, pemerintah terus-menerus memperbaiki itu dengan mempersingkat dan memudahkan perijinan tersebut. Rida menambahkan sekarang hampir semua perijinan kita serahkan ke BKPM kecuali utnuk perijinan terkait dengan Keselamatan kerja Panas Bumi, itu masih dikelola oleh Direktorat panas Bumi. Karena BKPM tidak memiliki kompetensi dengan hal tersebut. Yang ketiga masalah finansial, ini sangat berpengaruh terhadap tarif. Tarif menjadi urusan pemerintah sedangkan pelaku usaha fokus efisiensi dalam pembiayaan. Untuk mencapai keuntungan perusahaan, pelaku usaha harus berkompetisi untuk meningkatkan efisin. Masalah teknologi juga perlu ditingkatkan seperti penggunaan teknologi Binary Plan untuk melipatgandakan produksi energi. Sekali lagi Rida menyakinkan pelaku panas bumi bahwa energi adalah long term bisnis, kedepannya secara keekonomian akan menjadi bagus.
Saat ini pemerintah telah melakukan 5 (lima) terobosan untuk mencapai target pengembangan panas bumi yaitu :
1. Pelelangan 5 wkp panas bumi untuk wilayah timur
2. Penugasan Pengusahaan panas bumi kepada BUMN dan BLU,
3. Mempersingkat perijinan dengan memanfaatkan pelayanan satu atap di BKPM
4. Penugasan Pelaksanaan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada badan usaha dan
5. Implementasi program pendanaan panas bumi (geothermal fund) untuk meningkatkan minat investasi panas bumi.
Rida Mulyana Direktur Jenderal EBTKE berharap pelaku usaha bidang geothermal bisa bersaing dengan sumber energi lainya untuk mencapai energi berkeadilan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada akhir sambutanya, Rida berharap agar pemerintah dan badan usaha dapat berjalan beriringan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.(BW)