Pemerintah Dorong Badan Usaha Perluas Usaha ke Sektor EBT
JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mendorong badan usaha di Indonesia untuk memperluas usahanya ke sektor EBT. "Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menolak keinginan PT Adaro Power (AP) untuk mulai mengembangkan beberapa potensi bisnis energi baru terbarukan, tentunya kami sangat mengapresiasi langkah Adaro untuk komit mengembangkan bisnis EBT," ungkap Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana saat menghadiri "Lunch Talk" di sela-sela agenda Indo EBTKE Conex 2018, hari ini Kamis (30/8) di Balai Kartini.
PT Adaro Power merupakan salah satu anak perusahaan grup Adaro yang didirikan pada tahun 2010. Keterlibatan AP dalam bisnis ketenagalistrikan telah dimulai sejak tahun 2008, ditandai dengan pembangunan PLTU di Tanjung Kalimantan Selatan.
Dengan komitmennya untuk mengembangkan bisnis EBT, AP saat ini tengah melakukan studi untuk mengembangkan PLTS di sekitar lokasi tambangnya di Kalimantan Selatan, dengan memanfaatkan lahan yang ada. Beberapa studi tengah dilakukan untuk pengembangan proyek ini seperti FS, grid studi dan sebagainya. Selain itu, AP juga baru saja selesai membangun PLTS Rooftop untuk penggunaan sendiri sebesar 100 kWp, yang berpotensi akan diekspansi lebih besar lagi dalam waktu dekat. PLTS Rooftop 100 kWp ini peruntukan untuk penggunaan sendiri pada pelabuhan Kelanis milik Adaro. PLTS ini akan memproduksi listrik 120.000 kWh per tahun dan akan mengurangi pemakaian diesel sebanyak 33.000 liter per tahun.
"Sebagaimana arahan Bapak Wapres, saat ini kita tidak lagi sedang beralih ke EBT, namun sudah saatnya semakin mempercepat pengembangan dan pemanfaatan EBT. Oleh karenanya, kami berharap tidak hanya Adaro yang melakukan perluasan usaha ke sektor EBT, tapi juga diikuti oleh badan usaha yang lain," tutur Rida. "Potensi EBT yang kita miliki di berbagai wilayah Indonesia harus segera dimanfaatkan secara optimal. Dan kami membutuhkan dukungan dari teman-teman badan usaha untuk mendukung program Pemerintah dalam melaksanakan komitmen global terkait pengembangan EBT secara besar-besaran termasuk biodiesel," tambahnya.
Rida mengungkapkan pula bahwa Menteri ESDM memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha dan pelaku kepentingan EBTKE lainnya untuk memberikan masukan terhadap program dan kebijakan yang telah disusun. "Pemerintah membuka kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Ini momen yang penting yang dapat dimanfaatkan semua pihak," tutupnya. (RWS)