Ragam Strategi Pengembangan EBTKE, Kejar Target Bauran Energi
JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, F.X. Sutijastoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI kemarin, Senin (13/5) memaparkan berbagai strategi yang dikembangkan dan dijalankan guna menggenjot target energy mix 23% di tahun 2025.
"Strategi yang kami kembangkan antaralain mendorong peningkatan kapasitas unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang sudah ada dan proyek yang sedang berjalan (project pipeline) sesuai RUPTL dan itu semua akan kita siapkan roadmap nya", pungkas Dirjen Toto. Tak hanya itu, ia pun menjelaskan strategi lainnya, antaralain upaya penciptaan market/pasar, misalnya untuk PLTP yang telah memiliki program Flores Geothermal Island. Dilengkapi dengan roadmap pengembangan panas bumi yang sedang terus disusun, akan membuat semain cepat merealisasikan Flores sebagai Geothermal Island.
Tak hanya itu, strategi peningkatan klaster ekonomi berbasis sumber daya setempat dengan PLTP, seperti Klaster Halmahera dan Klaster Bacan. Juga dapat disinergikan dengan PLTA, seperti di Kalimantan Utara yang memiliki potensi dari Sungai Kayan yang potensi nya mencapai 4.000 MW. Sangat potensial juga jika disinergikan dengan pembangunan smelter. Klaster ekonomi juga dapat terbentuk, antaralain sinergi PLTS dengan pembangunan daerah misalnya di Provinsi Bali, yang sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali terkait kewajiban pemasangan PLTS Atap di bangunan komersial, real estate dan perumahan masyarakat (minimum 25-50% dari luasan atap). Klaster PLTS/PLT Hybrid untuk ekonomi berbasis sumber daya setempat juga diutamakan di pulau-pulau Indonesia bagian Timur.
Strategi pengembangan EBTKE lainnya yang dipaparkan dan akan dimasukkan ke dalam roadmap pengembangan EBTKE, antara lain :
- Pengembangan green dan smart commercial building
- Pengembangan PLTS di lahan pertanian dan perikanan
- Pengembangan green dan ecotourism serta smart regions/cities
- Program konversi PLTS existing menjadi PLTBn CPO
- Mendorong pembangkit Captive Power menjual kelebihan listrik kepada PT.PLN (Persero) dengan skema Excess Power
- Melakukan Co-firing dengan pelet Biomassa pada existing PLTU
- Pengembangan PLT Biomassa skala kecil untuk wilayah Indonesia Timur secara massif
- Pengembangan Hutan Tanaman Energi dan pemanfaatan lahan-lahan sub optimal untuk Biomassa melalui kerjasama dengan KLHK, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda)
- Mendorong penggunaan limbah agro industri untuk pembangkit listrik
- Mendorong pengembangan PLTS sampah
- Mendorong Pelaksanaan Mandatori B20 dan B30
- Pengembangan Green Biofuel (co-processing dan stand alone), baik dari Pertamina dan non-Pertamina
- Peningkatan akses energi kepada masyarakat langsung melalui pendanaan APBN (LTSHE, PJU TS, Biogas Komunal, dan PLTS Atap)
- Pengusahaan kemudahan akses kepada pendanaan yang kompetitif
- Dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan
Turut hadir pada Rapat ini, Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana dan Plt. Dirut PT. PLN (Persero), Muhammad Ali. Pada kesempatan ini, Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan inovasi kebijakan yang mampu mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan membuat proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam rangka mendukung kebijakan energi nasional kedepan sebagai negara industri maju tahun 2045. Anggota Komisi VII juga meminta untuk melakukan kaji ulang tentang kebijakan harga listrik berbasis energi terbarukan sehingga menjamin percepatan pengembangan EBT lebih optimal. Dan untuk selanjutnya, diharapkan kehadiran para Badan Usaha atau pengembang EBT dalam rangka membahas pengembangan EBT untuk ketenagalistrikan dan pencapaian target bauran energi 23% EBT tahun 2025. (DLP)