Sharing Knowledge Tantangan Pengembangan Program Bioenergi

YOGYAKARTA - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya melalui pengembangan bioenergi berbasis sawit. Sawit memiliki banyak manfaat baik itu terhadap aspek ekonomi maupun pemanfaatan energi. Namun dalam implementasinya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangannya.

"Tantangan pertama adalah potensi konflik antara pemanfaatan bahan baku untuk bioenergi dengan pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan pupuk serta jaminan keberlanjutan feedstock dan stabilitas harga biomassa," terang Hariyanto, Direktur Konservasi Energi di hadapan peserta Seminar Nasional Chemical Engineering, bertajuk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan yang Berkelanjutan, hari ini (27/2).

Selain itu, industri penunjang seperti industri hidrogen, methanol, katalis dan IVO/ILO juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah. Tak hanya itu, pendanaan berbunga rendah juga masih minim karena bisnis bioenergi dianggap berisiko tinggi dan kurang menarik sementara insentifnya sangat bergantung pada pungutan dan pajak keluar produk CPO beserta turunannya.

"Kita dihadapkan pula pada keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan BBN dan menjaga kualitas BBN. Diperlukan pula kajian pemanfaatan teknologi yang tepat dan pengembangan teknologi yang memungkinkan harga produk bioenergi menjadi terjangkau," imbuhnya.

Menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang tersebut, lanjut Hariyanto, Pemerintah melaksanakan beberapa program guna mendorong pengembangan bioenergi berbasis sawit. Pertama, moratorium dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018, hal tersebut dilakukan untuk peningkatan tata kelola sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian SDA, menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), peningkatan pembinaan petani dan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sisi hulu untuk mengamankan pasokan bahan baku biodiesel dengan memaksimalkan Hutan Tanaman Energi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan kerja sama pemanfaatan lahan. Selanjutnya mendorong pula petani sawit untuk memiliki sertifikat RSPO dan ISPO melalui pendampingan, penyusunan panduan dan sosialisasi.

Terakhir, Pemerintah terus meningkatkan program peremajaan tanaman sawit antara lain melalui program Petani Menanam yang ditujukan terutama bagi petani kecil serta mendorong penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel dan mencari alternatif bahan baku biodiesel lain non-pangan. (RWS)