Strategi Pengembangan EBT Menuju Target 23%

JAKARTA - Saat ini pemanfaatan EBT di Indonesia mencapai 10,4 GW atau sekitar 2,5% dari total potensi 417,8 GW dan biofuel sebesar 10 Juta KL dari total potensi 12 Juta KL. Meski tantangan untuk mencapai target 23% pada tahun 2025 cukup besar, Pemerintah meyakini target tersebut dapat dikejar dengan pelaksanaan program akselerasi yang komprehensif dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kita bisa lihat dari capaian realisasi inisiatif EBT besar kecilnya relative, tapi menurut saya itu sebagai semangat baru seperti Indo EBTKE Conex yang selalu menambah ide menambah inisiatif dan menambah semangat. Jik kita bicara realisasi kita itu 10 GW untuk yang listrik kemudian untuk biofuel kita sudah punya 10jt KL. Angka ini cukup besar untuk biofuel, kita sudah punya 30% diangka biodiesel tapi memang kita belum punya untuk yang siap di pasar untuk yang subtitusi ke bensin. Kalau kita bicara angka yang besar itu bioenergi kemudian hidro dan kemudian panas bumi, jadi menurut saya start dari pengembangan energi terbarukan ini sudah tepat", ujar Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana pada kegiatan Konferensi Plenary Session 1 Indo EBTKE Connex 2020 dengan tema Energy Transition and 2050 Vision kemarin (23/11).

"Tahun ini secara perhitungan kami, kita sudah naik ke 10,9%. Kalau kita tarik lurus ke target 2025 ini tidak akan sampai 23% sehingga kita harus lebih fokus mencari teknologi mencari cara bahwa 4-5 tahun ini kita bisa mendekati kepada target yang sudah sama-sama kita susun dulu. Sekarang pertumbuhan atau demand listrik sedang terkoreksi sampai minus 2,4%, bagaimana kita masuk jika listriknya saja tidak tumbuh. Oleh sebab itu saya akan mengajak untuk sama-sama berfikir untuk bisa mengusulkan sebuah kegiatan dan program bahwa energi terbarukan tetap akan naik", pungkas Dadan.

Dalam situasi seperti sekarang ini, Dadan mengusulkan strategi pengembangan EBT, antaralain yang pertama substitusi untuk energi primer, yang tidak akan mengganti teknologi utama nya, seperti contoh Cofiring Biomassa yang tetap menggunakan PLTU yang sama. Kedua, konversi energi primer, dalam hal ini membutuhkan konversi dari segi teknologi. Setelah mulai pulih dari sisi pertumbuhan ekonomi, maka strategi yang ketiga adalah penambahan kapasitas Pembangkit EBT.

Pemerintah sedang menyiapkan berbagai perangkat pendukung khususnya RPerpres untuk menambah daya tarik investasi bagi energi terbarukan. Program-progam pengembangan EBTKE yang juga disiapkan, antara lain:

- Penciptaan pasar baru untuk energi terbarukan melalui program: Renewable Energy Based Industry Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED);

- Mendorong peningkatan kapasitas PLT EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan PLT EBT sesuai RUPTL;

- Pengembangan PLTS dan PLTB skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal;

- Memaksimalkan penerapan Bioenergi, melalui percepatan pembangunan PLTSa di 12 Kota, PLTU biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan green refinery;

- Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi;

- Peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang;

- Sinergitas pengembangan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan;

- Modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui smart grid;

- Fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi Energi Terbarukan; dan

- Memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 6 Tahun 2020.

Pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategi Energi Nasional untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, kualitas yang baik, harga yang terjangkau dan ramah lingkungan dalam kurun waktu 2020-2040. Strategi yang dikembangkan antara lain meningkatkan lifting minyak, mendorong pengembangan kendaraan listrik, pengembangan dan pembangunan kilang, serta pengembangan EBT untuk mengurangi impor minyak, sedangkan untuk mengurangi impor LPG melalui strategi penggunaan kompor listrik, pembangunan jaringan gas kota, dan pemanfaatan DME. Pelaksanaan Grand Strategi Energi Nasional juga mempertimbangkan kondisi pengembangan energi nasional saat ini, memperhatikan sumber EBT yang tersedia, dan menyesuaikan dengan tren ekonomi EBT.

Pada plenary session ini, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa yang membahas mengenai Vision of Indonesia 2045. Juga hadir, Rt Hon Kwasi Kwarteng MP, Minister for Business, Energy and Clean Growth, serta Direktur PT. PLN, Zulkifli Zaini. (DLP)