BBM Satu Harga Kini Hadir di Distrik Mapia, Dogiyai
Jakarta, Lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga kembali diresmikan Pemerintah yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak 86.68809 Kampung Bomomani, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, Selasa (9/7) siang waktu setempat. Peresmian dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi, didampingi Region Manager Retail Fuel Marketing VIII PT Pertamina (Persero) Fanda Chrismianto serta Bupati Dogiyai yang diwakili Kepala Distrik Mapia, Yohanes Butu.
SPBU Kompak 86.68809 Kampung Bomomani merupakan titik Satu Harga pertama yang hadir di wilayah Kabupaten Dogiyai, Papua dan dikelola oleh orang asli Papua. Titik suplai berasal dari Terminal BBM Nabire dengan jarak tempuh sejauh kurang lebih 200 km dengan menempuh transportasi darat. Adapun produk yang disediakan adalah Premium dan Solar dengan fasilitas penyimpanan masing-masing 30 drum.
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi dalam kegiatan peresmian SPBU Kompak ini menyatakan, program BBM Satu Harga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan energi berkeadilan bagi masyarakat sesuai dengan sila ke-5 Pancasila.
"Program BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah di tahun 2016 berawal dari Tanah Papua. Sejak pertama dicanangkan, total telah beroperasi 163 titik dari total 170 titik BBM Satu Harga yang ditargetkan hingga akhir tahun 2019. Titik Satu Harga Distrik Mapia, Dogiyai ini merupakan lembaga penyalur Satu Harga ke-34 yang telah diresmikan dari total 40 titik di tahun 2019," ujar Hufron dalam siaran pers.
Ia berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga di wilayah Kabupaten Dogiyai dan khusus untuk warga Distrik Mapia agar turut menjaga keamanan di sekitar wilayah SPBU, terutama untuk tidak merokok di sekitar areal SPBU.
Sebelum berdirinya SPBU Kompak di Kampung Bomomani, warga setempat membeli BBM dengan harga mulai dari Rp10-15 ribu/liter di luar lembaga penyalur resmi. Sementara itu, lembaga penyalur resmi terdekat berada pada jarak 30 km.
Kehadiran titik BBM Satu Harga ini juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang telah mendukung pendirian SPBU mulai dari tahap perizinan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya SPBU Kompak Kampung Bomomani ini, terlebih karena dibangun oleh putra daerah Mapia sendiri.
"Mulai sekarang, warga Distrik Mapia bisa dengan mudah mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan di Jakarta, Surabaya, dan wilayah lain di Indonesia yakni Premium Rp6.450/liter dan Solar Rp5.150/liter. Ke depannya kita juga akan memperkenalkan produk BBM jenis Pertalite dan Pertamax," Region Manager Retail Fuel Marketing VIII PT Pertamina (Persero) Fanda Chrismianto.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Distrik Mapia, Yohanes Butu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah berupaya menghadirkan lagi titik BBM Satu Harga di wilayah Kabupaten Dogiyai, khususnya di wilayah Distrik Mapia.
"Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Dogiyai sangat mengapresiasi kepada pihak Kementerian ESDM, BPH Migas dan juga Pertamina yang telah mendukung program BBM Satu Harga di wilayah Distrik Mapia ini," ujar Yohanes.
Ia menambahkan bahwa wilayah Distrik Mapia memiliki sekitar 17 ribu penduduk sehingga ke depannya diharapkan dapat dibangun lagi SPBU Kompak lain di wilayahnya.
Sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah menargetkan membangun 170 lembaga panyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 lembaga penyalur, dengan rincian 54 lembaga penyalur dibangun oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 lembaga penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk. Sementara, pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 lembaga penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 6 lembaga penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Untuk tahun 2019 ini, ditargetkan dibangun 39 lembaga penyalur BBM Satu Harga, di mana 38 lembaga penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 lembaga penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.
Program BBM Satu Harga rencananya akan berlanjut hingga 2024 mendatang, di mana diperkirakan pada akhir tahun tersebut akan terbangun 500 lembaga penyalur. Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. (TW)