Fiskal dan RKP 2021: Program B40-B50 Lanjut, Lifting Minyak Ditingkatkan

Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan kalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global, termasuk akibat dari merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021.

Defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan pada tahun 2021 harus semakin turun. Untuk itu, perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor, melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50, serta langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak.

"Rancangan fiskal 2021 harus mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi ekonomi negara dari gejolak ekonomi global," ujar Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, di Kantor Presiden, Senin (9/3).

Presiden juga menekankan bahwa fiskal tahun 2021 harus dapat memberikan stimulus, merangsang peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah serta mendorong pemerataan pembangunan. Daya tarik investasi juga harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lapangan kerja baru.

Insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang berkaitan dengan industri padat karya. Hilirisasi industri harus terus didorong, termasuk di kawasan Indonesia Timur.

"Penguatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah harus terus dilakukan sehingga mampu naik kelas, masuk dalam supply chain nasional maupun supply chain global. Saya minta juga diberikan perhatian khusus pada program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Mekaar, program UMi dan juga pada program Bank Wakaf Mikro," tambah Jokowi.

Penguatan SDM yang unggul melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional lewat kartu prakerja dan pengentasan kemiskinan, juga harus terus dilakukan.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengatakan, meski menghadapi tekanan global, namun Indonesia harus tetap optimis. "Pertumbuhan ekonomi kita di tahun lalu 2019 tercatat 5,02%, pertumbuhan ini cukup baik di tengah ketidakpastian situasi global dan kemungkinan resesi yang sudah terjadi di beberapa negara. Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten, terutama nanti setelah adanya Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, ini akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," katanya.

Ratas dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menhan Prabowo Subianto, Menkumham Yasonna M Laoly, Mendikbud Nabil Makarim, Mendag Agus Suparmanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (TW)