G20 Diharapkan Perkuat Ekonomi Global yang Berkelanjutan
Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat kepercayaan sekaligus bertanggung jawab menyukseskan Presidensi G20 pada Pilar Transisi Energi. Hasil perhelatan akbar ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan.
"Forum Transisi Energi diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Peluncuran Transisi Energi G20 secara virtual yang dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (10/2).
Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Pilar Transisi Energi akan mengangkat tiga isu prioritas yaitu perihal Akses, Teknologi, dan Pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu prioritas tersebut pula, pada Pertemuan Tingkat Menteri Energi nanti di Bali pada awal September 2021, Forum Transisi Energi diharapkan dapat mencapai kesepakatan-kesepatan global untuk mengakselerasi transisi energi," papar Menteri ESDM.
Pilar Transisi Energi diharapkan menghimpun komitmen-komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pemanfaatan teknologi bersih dan mengintensifkan pendanaan transisi energi.
"Hasil Utama atau Lighthouse Deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca-COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," tambah Arifin.
Sebagai sebuah terobosan, arahan Presiden Joko Widodo perihal Presidensi G20 2022 telah diterjemahkan oleh Sherpa G20 Indonesia melalui penyelenggaraan pertemuan G20 dalam format retreat meeting. Indonesia akan menjamu delegasi G20 sebagai tamu kehormatan tidak hanya untuk bersidang dan bernegosiasi, namun juga dapat merasakan keramahtamahan yang hangat khas bangsa Indonesia.
Menjadi Presidensi G20 merupakan kesempatan yang sangat langka bagi Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Arifin mengajak semua pihak untuk menyukseskan Forum Transisi Energi G20 2022 yang utamanya akan terdiri dari Rangkaian Pertemuan Energy Transitions Working Group (ETWG) dan Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM), serta rangkaian Virtual Webinar Events, Investment Forum dan parallel events lainnya.
Organisasi internasional dukung percepatan transisi energi
Komitmen Indonesia mengupayakan kesepakatan global (global deal) dalam mengakselerasi percepatan transisi energi mendapat dukungan penuh dari sejumlah organisasi internasional.
Sebagai negara yang memiliki pengaruh di kawasan Asia Tenggara atas isu-isu energi global, Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol mengatakan Indonesia punya pengaruh kuat di Kawasan Asia Tenggara atas isu-isu energi global.
"Sebuah kehormatan bagi saya dan IEA untuk mendukung agenda Indonesia apalagi sebagai negara berkembang pertama yang menjadi Presidensi G20. Apalagi saya dan Menteri ESDM tengah menjalankan kolaborasi Indonesia-IEA dan IEA dipercaya sebagai (salah satu) strategic advisor bagi pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 pada agenda Transisi Energi," kata Fatih.
Sementara Internasional Renewable Energy Agency (IRENA) menyatakan kegembiraannya bahwa transisi energi diidentifikasikan sebagai isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia. Melalui forum ini, Indonesia memiliki kesempatan tidak hanya untuk mendorong momentum politik tetapi juga menunjukkan kepemimpinan transisi energi melalui aksi. "Saya menyambut baik komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat," jelas Director General IRENA Francesco La Camera.
Hal senada juga disampaikan United Nations The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP). "ESCAP sangat mendukung upaya aspirasi Indonesia sebagai anggota ESCAP dalam mendorong energi berkelanjutan. Kami akan membantu secara teknis rencana aksi terhadap implementasi energi bersih di negara berkembang yang difokuskan pada negara-negara kepulauan. Dukungan terhadap Indonesia ini akan diberikan secara maksimal," ujar Sekretaris Eksekutif ESCAP Arsmida S Alisjahbana. (TW)