HUT Pertambangan dan Energi Ke 72: Menteri Jonan Tekankan Kesejahteraan Harus Dinikmati Masyarakat

Selasa, 26 September 2017 - Dibaca 1359 kali

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan membuka Seminar dan Pameran Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Hotel JW Marriot, Selasa (26/9) pagi. Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ini, Menteri Jonan kembali menekankan bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh daerah dan seluruh masyarakat.

Agar seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, Pemerintah melakukan pelbagai upaya, antara lain meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang saat ini sudah mencapai 92,8% atau di atas target 92,75%, menekan subsidi energi sebanyak mungkin tanpa mengorbankan daya beli masyarakat, juga membangun infrastruktur seperti jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

"Jargas untuk rumah tangga didukung terus. Tahun 2017, ada hampir 60.000 sambungan baru. Ya mudah-mudahan makin lama, makin bagus. Pemerintah juga menargetkan semua wilayah yang memiliki gas, masyarakatnya juga menikmati gas. Jangan gas di Riau, masyarakat Riaunya tidak menikmati gas," tegas Jonan.

bb3ef912c91d36297a394517d0eca674.jpg

Upaya lainnya adalah membagikan konverter kit (konkit) untuk nelayan kecil yang dapat menekan subsidi LPG,kebijakan BBM Satu Harga danparticipating interest (PI) 10% untuk daerah penghasil migas. Terkait participating interest, Jonan mengatakan, hal ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar daerah dan masyarakat sekitar wilayah kerja migas juga menikmati kesejahteraan.

"Sekarang ini pemerintah daerah terimanya (PI) gratis. Jadi tidak usah dibantu cari uang segala. Kontraktor utama yang menanggung (biaya). Nanti angsurannya dibayar dari bagi hasilnya.Sudah ringkas. Kalau dulu dapat 10%, cari-cari pengusaha. Akhirnya pemdanya dapat nol. Ini nggak ada sekarang," paparnya.

Pemerintah juga berupaya menekan harga gas untuk industri. "Sejak tahun 2017, untuk pulau-pulau yang ada sumur gasnya, kita melarang pembanguanan PLTG atau apa namanya yang tidak di well head. Jadi harus di well head. Kenapa? Supaya lebih murah. Tidak usah bingung lagi bangun pipa. Cari temannyalah (mitra)," katanya.

Seminar ini berlangsung tanggal 26-27 September 2017 dan diselenggarakan sebagai bagian dari Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 72. Tema yang diambil adalah Energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dan investasi berkelanjutan.

Dalam acara ini, dibahas berbagai strategi, kebijakan dan tata kelola dan upaya pengembangan dan penmguatan koordinasi antara instansi pemerintah maupun koordinasi dengan pemda. Hal ini ditujukan untuk membangun kesadaran bersama untuk memperkuat kebijakan pemerintah di bidang energi dan pertambangan sehingga dapat diperoleh upaya terobosan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor ESDM. (TW/DK)