Menteri ESDM Pastikan Tidak Ada Lagi Kelangkaan dan Antrean di SPBU Samarinda
Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/4). Dalam kunjungan ini, Menteri ESDM memastikan tidak terjadi kelangkaan serta antrean panjang kendaraan yang akan mengisi BBM termasuk BBM bersubsidi.
"Kita lakukan sidak di lima SPBU di sekitar Kota Samarinda, tujuannya untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean, namun hari ini saat kita lakukan sidak hasil yang kita temukan antrean sudah berkurang dan sudah lebih tertib," ujar Menteri ESDM yang dalam sidak ini didampingi Sekjen ESDM Ego Syahrial dan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
Menteri ESDM berharap kondisi pasokan BBM aman seperti ini dapat terus berlanjut. "Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar terus, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan," katanya.
Pada kesempatan ini, Menteri ESDM kembali menegaskan bahwa pemanfaatan BBM bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk membangun ekonomi.
"Kalau penyaluran BBM bersubsidi itu bisa dikontrol maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita, jadi karena itu kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya," pungkas Arifin.
Saat sidak di SPBU Nomor 64.751.17, di Jalan Sentosa, Kota Samarinda, Arifin mendapatkan laporan dari salah seorang supir truk yang mengatakan adanya kelangkaan di SPBU 61.751.02 di wilayah Loa janan. Arifin pun langsung bergerak melakukan sidak di SPBU dimaksud, namun setibanya di lokasi tidak ditemukan adanya antrean dan kelangkaan.
Dalam kesempatan yang sama, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina memberikan jaminan untuk keseluruhan stok BBM dan LPG, khususnya untuk Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan konsumsi saat Ramadan telah diantisipasi oleh Pertamina.
"Kita jaga betul karena ini ada peningkatan konsumsi dan itu sudah kita siapkan, detilkan perencanaannya baik suplai maupun distribusinya. Tadi kita keliling mendatangi lima SPBU di sekitar Kota Samarinda bersama Pak Menteri ESDM dan tidak melihat adanya antrean dari hari-hari sebelumnya," tutur Nicke.
Menurutnya, antrean yang terjadi sebelumnya dikarenakan konsumsi solar sudah melebihi kuota yang ditetapkan. "Di beberapa wilayah di Kalimantan Timur kuotanya ada yang mencapai lebih dari 20%, over kuota, kemudian kita berikan kelonggaran walaupun over kuota kita tetap suplai, itu mulai Maret. Jadi antrean mungkin terjadi sebelum itu karena over kuota dan itu barang subsidi, itu terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia," ujar Nicke.
Untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan apabila terjadi penyalahgunaan, telah dibentuk Tim Satuan Tugas BBM yang anggotanya terdiri dari Kementerian ESDM, BPH Migas dan juga aparat kepolisian. Tim Satgas ini bertugas mengawasi, mengatur peruntukan, menertibkan dan melakukan penindakan jika terjadi penyalahgunaan dan penimbunan, sehingga BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.
"Karena kalau ini tidak kita atur maka beban negara luar biasa dan hak masyarakat, rakyat yang kurang mampu dinikmati oleh pengusaha besar, ini tidak boleh terjadi," tutupnya. (SF/TW)