Pemerintah Ingin Kilang Minyak Baru Segera Terwujud
Jakarta, Pemerintah berkeinginan pembangunan kilang minyak baru dapat segera terwujud. PT Pertamina diharapkan membuka diri terhadap investor asing, meski nantinya perusahaan pelat merah itu porsi sahamnya minoritas.
"Porsi Pertamina lebih kecil tidak masalah. Kan b to b," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto pada acara Pertamina Energy Forum, Rabu (28/11).
Menurut Djoko, pembangunan kilang minyak baru mendesak dilakukan karena saat ini kapasitas kilang minyak Indonesia sekitar 1.000.000 barel per Hari, di mana 800.000 barel berasal dari pasokan dalam negeri. Sisa 200.000barel terpaksa harus diimpor. Apabila kilang minyak baru berdiri, maka investor juga harus membawa minyaknya ke Indonesia untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Dia (investor) inginnya apa? Insentif, ya harus kita kasih. Lahan? Ya harus kita sediakan. Partnernya dengan Pertamina. Misalnya dia mintanya 70:30 atau 90 : 10, kasih aja. Tidak masalah," tambah Djoko.
Pembangunan kilang minyak baru membutuhkan biaya besar yang akan berat jika harus ditanggung sendiri oleh Pertamina. Djoko mencontohkan, apabila biaya pembangunan kilang minyak baru membutuhkan investasi Rp 100 triliun di mana Pertamina memegang share 50%, maka BUMN tersebut harus menyediakan Rp 50 triliun. Jika Pertamina hanya memiliki dana Rp 10 triliun, maka porsi sahamnya 10%. Hal tersebut, tidak menjadi masalah bagi Pemerintah. "Kan (bangun) kilang butuh uang," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana membangun 2 kilang minyak baru di Bontang dan Tuban yang masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari. Namun hingga kini belum terwujud karena berbagai kendala, termasuk pendanaan dan lahan.
Pemerintah Tuban beberapa waktu lalu meminta Pemerintah untuk melanjutkan rencana pembangunan kilang dan siap memberikan dukungannya. Menjawab hal tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta Pertamina untuk mengirimkan tim dan bertemu dengan Pemda Tuban. "Sudah beberapa tahun ini, kami mendapat laporan masalah lahannya tidak mudah," kata Jonan. (TW)