Pertamina dan PLN Teken HoA, Pemanfaatan Gas Domestik Ditingkatkan
Jakarta, Pemerintah c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan akan terus mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri. Ini dibuktikan dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT Pertamina (Persero) terkait penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG) untuk pembangkit tenaga listrik milik PLN, Kamis (27/2). Total penghematan dari konversi ini sekitar Rp 3 triliun per tahun.
HoA ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 13K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Gasifikasi dari BBM ke LNG ini akan diterapkan pada 52 pembangkit PLN yang ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
"Kerja sama ini akan menekan jumlah impor dan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi operasional PLN," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan tersebut.
Penekanan beleid ini dilatarbelakangi oleh kondisi neraca perdagangan minyak dan gas Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas migas minus US$ 1,18 miliar pada Januari 2020. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, defisit neraca perdagangan harus menjadi perhatian serius," ungkap Arifin.
Melalui HoA tersebut, ditargetkan pembangkit listrik berbahan bakar diesel untuk dikonversi menjadi gas bumi dengan total kapasitas sekitar 1,7 Giga Watt di 52 lokasi. Penyelesaian konversi ini dibagi jadi 4 tahap di mana untuk tahap pertama akan diselesaikan tahun 2020 ini sebanyak 5 lokasi pembangkit listrik dengan total kapasitas 430 MW.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial dalam kesempatan yang sama mengatakan, dari total 1,7 GW pembangkit tersebut, mayoritas pembangkit berlokasi di Timur Indonesia. "Dari total 1,7 GW, sekitar 77% kapasitas pembangkit berada di wilayah Timur Indonesia yaitu Maluku, Papua, Sulawesi, dan Bali Nusa Tenggara. Sedangkan 33% berada di Nias dan Kalimantan. Indonesia Timur terus menjadi concern Pemerintah," ungkapnya.
"Pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, dengan pembangunan infrastruktur gas seperti fasilitas LNG maupun pipa transmisi dan distribusi. Untuk Sumatera dan Jawa, pipa transmisi gas akan terhubung mulai dari Utara Sumatera hingga Timur Jawa. Ini terus dilanjutkan," tambah Ego.
Pemanfaatan gas lebih bersih dibanding diesel, sehingga dampak lingkungannya lebih positif. "Selain itu, sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, untuk pembangkit kecil-kecil di pulau terluar, agar PLN melakukan kajian kemungkinan penggunaan energi alternatif lain energi terbarukan supaya pulaunya lebih bersih, bisa pakai solar cell atau biomassa," jelas Ego. (TW)