Road To Zero Accident dan Zero Unplanned Shutdown
Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, menyelenggarakan pertemuan dengan Kepala Teknik dan Wakil Kepada Teknik dari berbagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam acara Road To Zero Accident dan Zero Unplanned Shutdown di Gedung Ibnu Sutowo, Jumat (10/1) pagi.
Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai nihil kecelakaan pada kegiatan usaha hulu migas serta mencegah terjadinya unplanned shutdown. "Menjadi kewajiban kita menjaga keselamatan migas dalam kegiatan usaha hulu migas serta mencegah terjadinya unplanned shutdown yang dapat berpengaruh pada produksi migas. Gangguan terhadap produksi migas dapat mengakibatkan peningkatan impor migas," ujar Adhi.
Keselamatan migas terdiri dari Keselamatan Instalasi, Pekerja, Umum dan Lingkungan, yang harus dilaksanakan oleh KKKS. "KKKS c.q Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik wajib menjaga keselamatan migas. Menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, mencegah terjadinya gangguan di instalasi, aman bagi lingkungan dan bagi pekerja," tambahnya.
Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terutama ketika terjadi kecelakaan migas dan unplanned shutdown, sejumlah KKKS tidak menyampaikan laporan kepada Pemerintah c.q Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sebagai Kepala Inspeksi. Padahal sesuai aturan yang berlaku, pelaporan ini wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2018 tentang Pemeriksanaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
"Ada kecelakaan (migas), kadang-kadang tidak dilapori. Tahunya dari televisi atau berita-berita online. Baru setelah itu saya suruh ngecek, kok tidak ada laporan kepada saya sebagai Kepala Inspeksi yang menunjuk Kepala Teknik sebagai perpanjangan tangan dalam menjaga keselamatan migas," kata Adhi Wibowo.
Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggung jawab serta jaminan keselamatan kegiatan usaha hulu migas berada di tangan badan usaha dan Pemerintah bertugas membina dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik yang memiliki kompetensi. "Pemerintah pada dasarnya percaya pada badan usaha. Tapi kepercayaan ini jangan disalahgunakan, ditunjuk sebagai Kepala Teknik tapi tidak ada kompetensi," tandasnya.
Adhi Wibowo mengajak Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik untuk bersama-sama menjaga keselamatan migas dengan berbagai cara yang efisien. "Mari kita sama-sama jaga zero accident. Kita jaga maintenance dengan baik dengan segala macam teknkologi dan cara. Kami percaya badan usaha punya cara yang paling efisien menjaga keselamatan," imbuh Adhi.
Program Zero Accident dan Zero Unplanned Shutdown ini rencananya akan dicanangkan oleh Menteri ESDM pada Forum Komunikasi Migas yang digelar April mendatang.
Program ini dibagi dalam 2 tahap, di mana tahap pertama adalah pengecekan data dan identifikasi resiko yang akan dilakukan pada Desember 2019 hingga Maret 2020. Tahap kedua adalah peluncuran dan pelaksanaan program perbaikan yang dimulai Maret 2020 sampai tahun 2022.
Identifikasi Risiko akan dilakukan pada seluruh kegiatan usaha hulu migas, seperti seismic, drilling, production dan gathering station. Risiko akan diidentifikasi berdasarkan sistem, peralatan atau instalasi, pekerja, dari sisi Pemerintah maupun KKKS.
Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Mirza Mahendra, S.T dalam kesempatan ini menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada tahun 2019 terjadi 122 kecelakaan ringan, 12 kecelakaan sedang, 1 kecelakaan berat dan 2 kecelakaan fatal.
Sementara untuk unplanned shutdown, terjadi 15 kecelakaan instalasi/peralatan di mana kegiatan migas tetap dapat beroperasi dan 4 unplanned shutdown. Untuk illegal migas, terjadi 3 kejadian drilling dan 2 tapping.
Untuk mempermudah pelaporan awal kecelakaan atau kondisi tidak aman dan pengaduan keselamatan migas, Ditjen Migas menyediakan sms center 081290001717. (TW)