WK CPP Resmi Dikelola BUMD, Kementerian ESDM Apresiasi BSP
Jakarta, Terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2022, Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP) resmi dikelola 100% oleh BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP), setelah 20 tahun dikelola secara bersama-sama oleh Pertamina Hulu dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu. Kementerian ESDM mengapresiasi kegigihan dan semangat BUMD BSP untuk mengelola sendiri blok migas di daerahnya.
"Pemerintah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BSP yang merupakan BUMD Riau yang telah gigih dan sangat bersemangat mengelola sendiri WK CPP ini. Diharapkan BUMD-BUMD lain juga dapat mengikuti yang telah dilakukan BSP dengan mengelola sendiri secara keseluruhan potensi migas di daerah masing-masing," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra pada acara Seremoni Serah Terima Operator WK CPP, Senin (8/8) malam di Pekanbaru.
Mirza juga menyampaikan terima kasih kepada PT Pertamina Hulu CPP atas kerja sama yang telah dibangun selama ini dengan Pemerintah dan para mitra dalam mengelola WK CPP.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga mengingatkan agar BSP terus memenuhi komitmen yang tertuang pada kontrak kerja sama dan bekerja lebih keras lagi dalam mengelola WK CPP, serta tetap membudayakan keselamatan migas.
Kontrak Kerja Sama Perpanjangan WK CPP telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2018 dengan skema Gross Split dan berlaku selama 20 tahun atau hingga 8 Agustus 2042. Dalam kontrak tersebut, total nilai Komitmen Kerja Pasti (KKP) sebesar US$130,4 juta yang meliputi Study G&G, Seismik 3D & 2D, pemboran sumur eksplorasi, serta EOR.
PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07%, Pemerintah Kabupaten Siak 72,29%, Pemerintah Kabupaten Kampar 6,02%, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41% dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21%.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, keputusan ini didasari dengan harapan masyarakat Riau tidak hanya memperoleh keuntungan dari sisi finansial, tapi juga kemampuan untuk mengelola sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerahnya. "Kini tonggak pengelolaan WK CPP telah beralih 100% kepada putra dan putri terbaik Provinsi Riau melalui PT BSP. Kami atas nama manajemen SKK Migas dan industri hulu migas ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama dan kontribusi Pertamina yang telah mendampingi dan mengelola WK CPP ini," katanya.
Sejak pengelolaan WK CPP dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke BOB Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, sudah lebih dari 250 sumur dibor untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan laju penurunan produksi yang cukup tajam. Sementara, untuk long term plan WK CPP pada tahun 2026, produksi ditargetkan mencapai 21 ribu barel minyak per hari (BOPD). "Nantinya WK CPP ditargetkan mencapai produksi sebesar 56.000 BOPD pada tahun 2033, sesuai dengan yang ditargetkan oleh PT BSP pada proposal alih kelola. Dengan adanya penambahan aktivitas hulu migas untuk mencapai target produksi tersebut, tentunya akan mampu meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Riau," ujarnya dalam siaran pers.
Selain itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Jaffee A. Suardin mengatakan kebersamaan Pertamina dan PT BSP selama 20 tahun terakhir merupakan anugrah yang bermakna. Kemitraan ini merupakan wujud kerja sama yang harmonis antara BUMN dan BUMD. "Sejak diterima dari PT CPI pada tahun 2002, WK CPP sudah memproduksi 125 juta barel yang menghasilkan revenue sebesar US$1,4 miliar. Selama 20 tahun dikelola BOB, tidak terjadi kecelakaan kerja yang merenggut jiwa. BOB juga telah mengalirkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan hingga US$70 miliar untuk pembangunan sekolah dan masjid," kata Jaffe.
Direktur Utama PT BSP Iskandar menambahkan, selama bekerjasama dengan Pertamina, BSP telah mendapatkan transfer ilmu dan pengetahuan. Bekal ini menambah dan memperkuat optimisme BUMD tersebut untuk mampu meningkatkan produksi minyak di WK CPP.
Selama tahun 2022 ini, BSP akan melanjutkan kegiatan pengeboran 15 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi. Pengeboran tersebut dilakukan guna menahan laju penurunan produksi secara alamiah. (TW/AFB)