Arcandra Inginkan Hasil Nyata dari Workshop Kebijakan dan Pengelolaan Sektor Pertambangan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 324.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 2 Mei 2019

Arcandra Inginkan Hasil Nyata dari Workshop Kebijakan dan Pengelolaan Sektor Pertambangan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membuka Workshop Kebijakan dan Pengelolaan Sektor Pertambangan. Menurut Arcandra, kebijakan adalah salah satu subjek dari inovasi dan workshop ini dapat dikatakan sangat bagus untuk berdiskusi dalam usaha peningkatan kebijakan di subsektor pertambangan.

"Saya percaya jika kebijakan adalah salah satu subjek ketika kita berbicara tentang inovasi. Workshop ini menurut saya sangat bagus untuk meningkatkan kebijakan di subsektor minerba," ujar Arcandra.

Arcandra juga berpesan supaya workshop ini dapat memberikan hasil yang nyata, bukan hanya selembar kertas.

"Pesan saya untuk workshop ini adalah dapat memberikan hasil yang nyata, bukan hanya selembar kertas. Kita butuh hasil yang nyata, yang bisa bermanfaat untuk Kementerian ESDM," tegas Arcandra.

Workshop ini diharapkan dapat membuat industri di subsektor minerba semakin baik. Arcandra juga bersedia untuk berdiskusi supaya lebih banyak lagi ruang untuk peningkatan di kebijakan pada subsektor minerba.

"Saya harap workshop ini dapat membuat industri di subsektor minerba semakin baik dari sebelumnya. Kami bersedia untuk diskusi dan mohon diberi masukan. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang dibuat manusia tentu memiliki celah. Maka dari itu, semakin banyak yang berdiskusi dan memberi masukan akan membuka ruang untuk peningkatan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Minerba Muhammad Wafid, menyampaikan bahwa pada tahun 2018 capaian pembangunan subsektor minerba cukup menggembirakan.

"Tahun lalu, capaian subsektor Minerba dapat dikatakan menggembirakan. PNBP Minerba tahun 2018 mencapai Rp 50 triliun. Capaian ini adalah 156% dari target yang ditetapkan sebelumnya dalam APBN, yaitu Rp 32,1 triliun. Selain itu, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi sektor pertambangan pada PDB Indonesia 2018 adalah 8,03%, tumbuh positif sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan pencapaian pada 2017," terang Wafid.

Selain itu, subsektor Minerba juga menorehkan capaian lain. Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berhasil melampaui target, yaitu sebesar Rp 2,05 triliun. Capaian ini adalah 110% dari target 2018 sebesar Rp 1,87 triliun. Total pembangunan smelter pada tahun 2018 telah mencapai 27 unit. Sementara itu, reklamasi lahan bekas tambang mencapai 6.950 hektar. Dalam aspek investasi, realisasi di subsektor minerba pada tahun 2018 mencapai USD 6,8 miliar, atau sebesar 92% dari target investasi yang diharapkan.

Pencapaian tersebut, ujar Wafid, diharapkan dapat mendorong sektor pertambangan untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional secara umum dan pembangunan wilayah secara khusus.

Workshop ini sejatinya sejalan dengan inovasi yang terus dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah, khususnya terkait tata kelola subsektor mineral dan batubara, terutama pada pelayanan dan perizinan di subsektor Minerba.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM telah melakukan berbagai inovasi termasuk pemangkasan 186 perizinan dan regulasi sektor ESDM. Khusus sektor Minerba, Ditjen Minerba telah melakukan penyederhanaan regulasi, yakni sebanyak 32 peraturan dicabut/direvisi dan 64 sertifikasi/perizinan telah dicabut. Penataaan IUP juga terus dilakukan, di mana sebanyak 4.678 izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut sampai dengan tahun 2018.

Ditjen Minerba juga telah menerapkan sistem Teknologi Informasi sebagai solusi peningkatan tata kelola pertambangan, yaitu Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Elektronik (e-PNBP).

Workshop ini dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia bertajuk Mining Sector Diagnostic (MSD), yakni pedoman yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk meninjau kebijakan, hukum, dan peraturan pada sektor pertambangan, serta mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan pada institusi yang mengatur operasi pertambangan.

Adapun hasil evaluasi tersebut adalah peningkatan kinerja inspeksi tambang, mendorong transparansi dan akuntabilitas performa perusahaan terkait isu lingkungan dan sosial, mendorong eksplorasi dan investasi sektor tambang, perizinan wilayah tambang, dan manajemen tambang rakyat serta kontribusi fiskalnya.

Perwakilan Bank Dunia Bryan C Land mengatakan bahwa workshop ini ingin menyatukan para pemangku kepentingan, terutama yang ingin tahu bagaimana Indonesia mendapatkan keuntungan dari sumber daya mineral, di saat yang bersamaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Misi bank dunia di indonesia adalah untuk berbagi pengetahuan global dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengidentifikasi solusi dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Workshop ini menyatukan stakeholder yang tertarik pada bagaimana Indonesia dapat mendapatkan keuntungan dari sumber daya mineralnya yang melimpah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat," ujarnya. (DKD)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!