BPLS Sampaikan Kemajuan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan TP2LS DPR-RI

JAKARTA. Perkembangan penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pedapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR-RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (18/6). Rapat yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso yang juga merupakan wakil ketua tim P2LS tersebut dihadiri oleh Dewan Pengarah TP2LS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), perwakilan Lapindo Brantas Inc/PT Minarak LJ, dan stakeholder terkait lainnya. Pada kesempatan ini, Ketua BPLS Sunarso menyampaikan beberapa hal mendesak yang harus segera ditangani. Pertama, mengenai skema pelunasan pembayaran 80% di 3 desa di luar PAT yang dilakukan setelah pelunasan jual beli oleh Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam Perpres 48/2008 dan UU No. 41 tahun 2008 tentang APBN 2009, perlu ditinjau kembali.Kedua, penetapan kelanjutan penanganan semburan dan luapan lumpur di dalam PAT, apakah tetap oleh LBI/MLJ sesuai Perpres 14/2007 atau oleh Pemerintah. Yang ketiga, kegiatan mitigasi oleh BPLS sebagai langkah untuk mengatasi kinerja Lapindo yang turut terkena dampak krisis finansial global.Terkait dengan pengaliran lumpur, BPLS telah menyusun skenario kegiatan mitigasi pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dengan prinsip dioperasikan apabila sudah dalam keadaan darurat serta menyiagakan 3 pompa booster dan 1 unit kapal keruk di kolam Renokenongo. Sementara itu sebagai langkah antisipasi BPLS akan menyiapkan 2 pompa booster di kolam Siring dan 4 kapal keruk yang akan dioperasikan di kolam utama.

Bagikan Ini!