Efisiensi dan Diversifikasi Energi Sektor Kelistrikan Tekan Subsidi Rp. 11,6 Triliun

JAKARTA. Pemberian subsidi sektor kelistrikan meski membebani keuangan negara tetap harus diberikan untuk menjaga agar tarif listrik tidak membebani masyarakat yang kurang beruntung dan untuk menjamin terlaksananya investasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik. Pemberia subsidi dilakukan sebagai akibat tarif yang diterapkan masih jauh dibawah biaya pokok produksi yang dikeluarkan PT PLN (Persero).Pengurangan subsidi dapat dilakukan dengan menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik melalui program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik. "PLN melakukan berbagai upaya untuk efisiensi di berbagai bidang. Dari efisiensi pemakaian bahan bakar saja PLN dapat menurunkan biaya operasional hingga 17% sehingga dapat membantu menurunkan beban subsidi pemerintah sebesar Rp. 11,6 triliun", ujar Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.Berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan yang telah diaudit akuntan publik, diketahui bahwa pemakaian bahan bakar minyak turun 53% dari Rp. 43,675 triliun di Semster I 2008 menjadi Rp. 20,789 triliun di Semester I 2009. Perbaikan fuel mix tersebut ditunjukkan oleh peningkatan konsumsi penggunaan gas dari 86.000 bbtu menjadi 123.000 bbtu dan batubara dari 10 juta ton menjadi 10,8 juta ton, serta penurunan konsumsi BBM dari 5,9 juta kilo liter menjadi 4,5 juta kilo liter.Penghematan dari pengalihan bahan bakar solar high speed diesel (HSD) mencapai 55%, yakni dari Rp34,963 triliun menjadi Rp. 15,729 triliun. Sehingga lanjut Fahmi Mukhtar, pengurangan pemakaian solar industri diesel tercatat 84% dari Rp 8,526 triliun menjadi Rp. 5,007 triliun. "Pengalihan dilakukan di beberapa pembangkit seperti PLTGU Tanjung Priok dan PLTGU Muara Tawar. Ke depan akan semakin banyak pembangkit milik PLN yang menggunakan bahan bakar batu bara atau gas. Dengan adanya kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara yang akan ditetapkan pemerintah, mudah-mudahan penurunan biaya bahan bakar yang kami lakukan bisa lebih besar yang pada akhirnya akan menurunkan subsidi Pemerintah', imbuhnya.Meskipun biaya penyediaan listrik berhasil ditekan melalui efisiensi operasi, namun akibat rata-rata harga jual listrik yang hanya mampu menutupi lebih kurang 63% biaya penyediaan, pemerintah masih harus menutup selisih tersebut dengan memberikan subsidi kepada harga jual listrik ke masyarakat yang besarnya bervariasi antara masing-masing segmen pelanggan. Hingga akhir 2009 diperkiraan total subsidi pemerintah dapat mencapai Rp. 50 triliun."Walaupun berhasil melakukan efisiensi dan mendapat margin PSO 5% dari pemerintah, subsidi pemerintah tetap diperlukan karena harga jual listrik kepada pelanggan jauh dibawah biaya pokok produksi. Disamping itu, margin 5% itupun hanya sebatas membantu PLN dalam menjaga covenant pinjaman saat ini", lanjutnya.

Bagikan Ini!