Jadi Andalan, Pembangunan Pembangkit EBT Skala Besar Dikebut

Rabu, 17 Januari 2024 - Dibaca 928 kali

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 52.Pers/04/SJI/2024

Tanggal: 17 Januari 2024

Jadi Andalan, Pembangunan Pembangkit EBT Skala Besar Dikebut

Sejalan dengan upaya transisi energi, Pemerintah menjadikan energi terbarukan sebagai andalan. Pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dengan skala besar terus dikejar, sembari menurunkan biaya pokok pembangkitan (BPP), supaya sampai ke masyarakat dengan harga yang semakin terjangkau.

Salah satu yang sedang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan EBT melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Indonesia telah memiliki PLTS Atap sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita menjadikan energi terbarukan ini sebagai andalan. Jadi memang antara lain, PLTS Atap itu bagaimana kita bisa memanfaatkannya roadmapnya, kita juga mencermati hal-hal yang yang memang masih menghambat terimplementasinya program-program ini," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, ketika menyampaikan capaian kinerja tahun 2023 dan program tahun 2024, di kantornya, Senin (15/1) kemarin.

Seperti yang dirinci pada roadmap PLTS Atap, pada tahun 2023 ditargetkan 900 Megawatt (MW) kapasitas PLTS Atap terpasang, kemudian 1.800 MW pada 2024, dan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 3.610 MW di tahun 2025.

Pembangunan EBT dengan skala besar kini juga tengah dikebut. Saat ini biaya pembangkitan dari pembangkit listrik EBT, khususnya PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk biaya integrasinya lebih murah dan dapat bersaing dengan BPP Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 800 MW yang sudah ada.

Seperti dipaparkan Arifin, biaya operasional dan pemeliharaan listrik EBT juga relatif lebih rendah. Pengurangan pajak dan retribusi penggunaan sumber daya alam dapat menjadi insentif alternatif untuk harga listrik EBT yang lebih kompetitif.

Contohnya adalah tarif PLTS Terapung Cirata yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023 lalu. BPP PLTS Cirata hanya USD5,8 sen/kWh. Selain itu, BPP PLTB Tanah Laut lebih murah lagi, yakni USD5,5 sen/kWh.

"Ini contoh mengenai PLTS Terapung Cirata, jadi ini proyek ini melibatkan 1.400 orang, tarifnya USD5,8 sen/KWh jadi cukup kompetitif, tetapi tren sekarang kita harapkan ini juga harga ini bisa lebih murah," pungkas Arifin.

Menyusul keberhasilan PLTS Cirata, Pemerintah juga telah memetakan potensi PLTS Terapung mencapai 91,6 Gigawatt, yang dapat dibangun di lebih dari 300 lokasi danau dan bendungan di Indonesia. (DKD)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agus Cahyono Adi


Bagikan Ini!