Menteri ESDM Dampingi Wakil Presiden RI Lakukan Rapat Kerja Di Provinsi Kep. Babel

PANGKALPINANG. Terkait dengan permasalahan Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono didampingi Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, Sabtu (22/1/2011) pukul 19:30 WIB melakukan rapat kerja dengan para Muspida Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turut hadir dalam rapat, Menteri Negera Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan, Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali serta pelaku industri pertambangan yang melakukan kegiatanya di wilayah Bangka Belitung Rapat Kerja yang juga dihadiri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Setiawan serta Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan, M.Teguh Pamuji.tersebut berlangsung hingga pukul 21:00 WIB. Dalam rapat dibahas berbagai permasalahan terkait kegiatan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan paparan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak ratusan tahun lalu dikenal memiliki kekayaan alam yang besar dengan produksi unggulan Timah dan lada sebagai penyumbang devisa negara. Provinsi ke-13 Republik Indonesia ini merupakan penghasil timah putih (stanum) yang dikenal luas di pasar internasional dengan merk dagang BANGKA TIN. Penambangannya sebagian besar masih diusahakan oleh 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Tambang Timah, Tbk dan PT. Kobatin. Berdasarkan informasi Badan Geologi, Kementerian ESDM tahun 2009, Provinsi ini memiliki sumber daya timah sebanyak 650.135 ton dengan total cadangan sebesar 338.911 ton.Kementerian ESDM selaku kementerian Teknis yang membawahi permasalahan pertambangan, bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraannya dilakukan dengan cara-cara yang efisien dan berkeadilan, serta memerlukan peran Pemerintah Daerah dan swasta. Kementerian ESDM akan terus mendorong pembangunan nasional dan daerah, agar berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, pelaksanaannya senantiasa mempertimbangkan four-tracks strategy; yaitu pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-penciptaan lapangan kerja (pro-job), pro-pemerataan (pro-poor), dan ramah lingkungan (pro-environment). (SF)

Bagikan Ini!