Polandia Serius Kembangkan Gas Shale

Senin, 26 September 2011 - Dibaca 3178 kali

JAKARTA - Selain Amerika Serikat, Polandia adalah negara pertama yang membuat upaya serius untuk mengembangkan gas shale. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan gas Polandia pada Rusia, membuka puluhan ribu pekerjaan dan juga menjadi sumber pendapatan negara.Perdana Menteri Tusk, Minggu (18/9/2011), menyatakan optimismenya bahwa produksi komersial gas shale akan dimulai pada tahun 2014. "Kami bebas dari ketergantungan terhadap Rusia OAO Gazprom untuk pasokan gas alam pada 2035 dan memungkinkan Polandia untuk menjadi pemain utama dalam gas Eropa," ujarnya seperti dilansir wsj.com.Sejak masuk menjadi anggota Uni Eropa, Polandia melakukan privatisasi dan restrukturisasi industri sektor ESDM mereka. Pada April 1997, Polandia mengeluarkan Energy Act yang intinya adalah meningkatkan keamanan pasokan energi (diversifikasi sumber), meningkatkan kemampuan kompetisi sumber energi Polandia di pasar domestik dan internasional, perlindungan lingkungan, efisiensi energi serta pengurangan emisi karbon yang terkait dengan energi. Polandia bukan termasuk negara yang kaya akan sumber daya migas. Sebagian besar kebutuhan mereka dipenuhi melalui impor dari Rusia. Saat ini Polandia berusaha mendiversifikasi sumber migas mereka, terutama setelah mengalami penghentian suplai gas mereka dari Rusia pada Februari 2004. Batubara memberikan sumbangan 93% bagi produksi energi primer dan menjadi sumber bahan bakar utama bagi pembangkit listrik di negara ini. Sejalan dengan regulasi Uni Eropa untuk menurunkan emisi karbon, konsumsi batubara sejak tahun 1993-2003 turun sebesar 21% dan diharapkan pada tahun 2030 konsumsi batubara pada total konsumsi energi nasional sebesar 30,5%.Polandia merupakan eksportir penting dunia untuk tembaga dan sulfur selain merupakan pemasok utama batubara, lead dan zinc untuk pasar Eropa. Sejak 1998 Polandia mulai meliberalisasi sektor ketenagalistrikan, dengan membentuk perusahaan pembangkit tenaga listrik, perusahaan transmisi nasional dan perusahaan distribusi. (KO)

Bagikan Ini!