Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS): Sarana Tepat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) di Gedung Heritage, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Senin (15/3) lalu. Acara tersebut mengundang Inspektorat Jenderal V, Kementerian ESDM untuk memberikan pemahaman mengenai WBS kepada para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM.

Whistle Blowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ESDM bagi pihak yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM. Sehingga dapat dikatakan WBS merupakan salah satu sarana untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan KESDM.

Berdasarkan Kepmen No. 2013.K/73/MEM/2017 tanggal 4 Mei 2017 Tim pengelola pengaduan WBS terdiri dari penanggung awab yaitu Menteri dan Wakil Menteri ESDM, penanggung jawab harian Inspektorat Jenderal KESDM, ketua yang ditunjuk adalah Inspektur V dengan dukungan Sekretaris, Vetifikator, dan Penelaah.

Tugas dari Tim Pengelola WBS tersebut adalah menerima dan mengadministrasikan pengaduan, menjaga kerahasiaan identitas whistleblower, menentukan dapat tidaknya pengaduan ditindaklanjuti, melakukan komunikasi dengan whistleblower, membuat lapran kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan Audit Tujuan tertentu, serta menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal atas pelaksanaan tugas Tim.

Selama kurun waktu 2 tahun dari tahun 2015-2017, total pengaduan yang masuk melalui WBS adalah sebanyak 201 pengaduan. Seluruh pengaduan tersebut telah terverifikasi, dimana 191 pengaduan ditolak dan 10 pengaduan telah ditindak lanjuti.

Untuk mengembangkan pelaksanaan dari WBS ini, Kementerian ESDM juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk mengatasi kendala dan hambatan serta mengoptimalkan upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan KESDM.(AI)

Bagikan Ini!