Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Petani, Pemerintah Bagikan 50 Ribu Paket Konkit LPG 3Kg di 2023

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 370.Pers/04/SJI/2022

Tanggal: 23 September 202

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Petani, Pemerintah Bagikan 50 Ribu Paket Konkit LPG 3Kg di 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas energi ke berbagai lapisan masyarakat. Termasuk pemberian paket konverter kit bahan bakar minyak ke Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bagi nelayan dan petani. Kebijakan ini pun disepakati oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui penyesuaian pagu anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2023 yang sebelumnya dibahas di Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp5.527.868.429.000. Angka tersebut meningkat Rp404.400.000.000 dari usulan Pemerintah yang disampaikan sebelumnya sebesar Rp5.123.468.429.000. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk program infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Diantaranya adalah dengan pemberian paket konverter kit (konkit) untuk nelayan dan petani. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa untuk tahun 2023, konkit yang akan dibagikan untuk nelayan sebanyak 20.000 paket dengan anggaran sebesar Rp208,2 miliar.

"Sementara itu, konverter kit untuk petani dengan pagu anggaran sebesar Rp259,53 miliar dengan jumlah 30.000 paket," ujar Arifin pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (22/9).

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, konkit untuk petani mengalami peningkatan sebanyak 10.000 paket, dimana tahun ini yang dibagikan untuk petani hanya 20.000 paket saja.

Paket konverter kit untuk nelayan dan petani merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan kemudahan akses energi, dan akan berdampak pada perekonomian nelayan dan petani, karena dapat mengurangi biaya operasional hingga 50% dibandingkan dengan penggunaan BBM.

Lebih lanjut, Arifin mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen untuk segera melaksanakan proses pengadaan program infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat tersebut di tahun ini, sehingga kegiatan dapat segera berjalan mulai awal tahun 2023.

"Kami berkomitmen untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra-Daftar Isian Pelaksanaan Aanggaran (DIPA) sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memanfaatkannya," pungkas Arifin. (DAN)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Bagikan Ini!