Bantuan Pasang Baru Listrik, Upaya Mencapai Target Rasio Eletrifkasi 100%
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat agar target Rasio Elektrifikasi bisa mencapai 100%. Dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses listrik karena ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik. Untuk itu, Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII DPR RI menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang merupakan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Budianto Hari Purnomo pada acara Talkshow "Program BPBL dan Upaya Peningkatan Ratio Elektrifikasi" di Studio Radio Trijaya Jakarta, Selasa (08/08/2023).
"Meskipun daerahnya sudah terdapat jaringan listrik PLN, masih terdapat rumah tangga tidak mampu belum berlistrik yang tidak dapat melakukan penyambungan listrik kepada PLN karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pelanggan PT PLN," ujar Hari.
Dengan latar belakang tersebut, Komisi VII DPR-RI menyetujui alokasi APBN Kementerian ESDM tahun 2022 untuk Program BPBL bagi rumah tangga tidak mampu belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia,
Lebih lanjut Hari menjelaskan bahwa sebaran penerima manfaat untuk program BPBL tahun 2023 sangat beragam bahkan di pulau Jawa. Dari data total target calon penerima BPBL yang tercatat, masih ada masyarakat belum berlistrik yang terdapat di Pulau Jawa.
"Hal ini memberikan gambaran bahwa masih banyak rumah tangga belum berlistrik yang merupakan masyarakat miskin perkotaan yang perlu menjadi perhatian juga, di samping rumah tangga tidak mampu yang berdomisili di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)," jelas Hari.
Dalam kesempatan yang sama Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rudiana Nurhadian menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan program BPBL agar dapat sampai ke masyarakat dengan pemadanan alur pendataan penerima manfaat.
"Inisiasi awal (BPBL) datangnya dari Pemda dan Komisi VII (DPR RI), mereka melakukan pendataan kemudian mengirimkan data calon penerima BPBL ke Ditjen Gatrik, kemudian dari Ditjen Gatrik akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk dilakukan rekapitulasi jumlah usulannya berapa, setelah data lengkap ini baru kemudian PLN melakukan pemadanan data," kata Rudi.
Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Dalam hal peningkatan rasio elektrifikasi, pemerintah terus berupaya menyiapkan akses listrik bagi masyarakat melalui berbagai program dan pembangunan jaringan listrik hingga ke pelosok daerah.
"Dengan membangun minigrid/pembangkit off grid PLTS, PLTMH beserta jaringan untuk melistriki masyarakat untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN," ujar Hari.
Dalam menjalankan tugas melistriki masyarakat, PLN dihadapkan berbagai tantangan dalam pemerataan akses listrik kepada seluruh masyarakat. Rudi menyampaikan lokasi-lokasi 3T tidak mudah secara geografis karena daerah-daerahnya terpencil, cuaca kadang ekstrim, jalanan menantang, serta akses infrastruktur jalan yang belum begitu baik.
"Jadi sebetulnya bagi PLN itu tidak ada yang lebih membahagiakan ketika melihat senyum masyarakat ketika listrik hadir di rumah," kata Rudi.
Pemerintah lewat dukungan semua pihak terus mendorong untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% pada akhir tahun 2024.
"Diharapkan pada akhir tahun 2024 seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik (RE 100%) dan secara bertahap akan dialihkan menjadi pelanggan PLN agar memperoleh listrik yang lebih andal" pungkas Hari. (RO)