Diskusi Katadata, KESDM Komitmen Kurangi Pemanfaatan Fosil

Sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional, Indonesia berkomitmen melaksanakan transisi energi dari fosil menuju energi yang lebih bersih dan minim emisi. Sektor energi Indonesia sendiri ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 314-446 juta ton CO2e pada tahun 2030. Transisi energi tersebut dilakukan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif dan pengurangan pemanfaatan energi fosil secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mewakili Menteri ESDM dalam acara Forum Indonesia Data and Economic (IDE) "Together for The New Future" dengan tema "Pajak Karbon di G20: Momentum untuk Mengakselerasi Pemulihan Hijau" yang diselenggarakan oleh Katadata di Jakarta, Jumat, (08/04).

"Transisi Energi dapat dicapai dengan (pengembangan) EBT masif yang tersebar, pengurangan pemanfaatan fosil bertahap, kemudian mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ungkap Dadan.

Dadan menyebutkan, pada COP 26 tahun 2021 Indonesia telah berkomitmen untuk menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Dalam roadmap NZE, pemerintah telah mencanangkan pengurangan PLTU yang ditandai dengan tidak ada lagi penambahan PLTU baru sebagaimana tertuang dalam RUPTL PLN.

Dalam rangka upaya mengurangi emisi GRK, pemerintah telah menerbitkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan menerapkan carbon tax pada PLTU batubara mulai 1 Juli 2022. Antara lain melalui penerapan cap atau batas atas emisi, penetapan peraturan Menteri Keuangan tentang tata laksana pajak karbon atau cap and tax, dan juga pelaksanaan pajak karbon secara terbatas.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Bayu Nugroho sebagai narasumber acara tersebut mengatakan, pemerintah bahu membahu bersinergi dalam mempersiapkan penerapan carbon tax kepada pelaku usaha pembangkitan.

"Butuh kesiapan-kesiapan untuk lebih bisa menerapkan ini, pemerintah bahu membahu mencoba mensinergikan peraturannya sehingga nanti kedepan bisa lebih diterima oleh pelaku usaha," ungkap Bayu yang hadir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wahyu Marjaka menyampaikan bahwa Indonesia memiliki roadmap/peta jalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah disiapkan untuk menjadi pedoman seluruh sektor dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Setiap tahun kita melakukan pengukuran dari target-target yang harus diverifikasi, dari pengukuran tersebut setiap tahun KLHK menyampaikan laporan inventarisasi GRK nasional dan juga laporan penurunan emisi GRK yang merujuk pada target 2 taunan. Untuk mencapai target itu tentu kita mengembangkan strategi dan disepakati di berbagai sektor," ungkap Wahyu.

Pada tahun 2025 perdagangan karbon secara penuh akan diimplementasikan. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tersebut, di tahun 2021 lalu kementerian ESDM telah melaksanakan ujicoba perdagangan karbon untuk PLTU batubara secara volunteer.

Dari simulasi yang diikuti oleh 35 pembangkit tersebut, terdapat 28 transaksi perdagangan karbon senilai 1.54 M. Penerimaan dari pajak karbon kedepan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.

"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk penurunan emisi, dan juga untuk stimulus untuk perkembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan," tutup Dadan.

Forum IDE ini merupakan kegiatan tahunan Katadata yang diselenggarakan sejak tahun 2019. Setiap tahunnya, IDE Katadata selalu menghadirkan pejabat tinggi pemerintahan, top CEO dan pembicara internasional yang membahas tema-tema penting. (U)