Dukung Pemangkasan Emisi Karbon, KESDM Inisiasi Sistem Cap and Trade Carbon

Jumat, 22 Oktober 2021 - Dibaca 1145 kali

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi sistem cap and trade carbon melalui uji coba jual beli karbon di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di lingkungan PLTU yang sifatnya masih voluntary pada Maret-Agustus 2021 lalu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan hal tersebut dalam acara launching PT Energy Management Indonesia (Persero) ke dalam PLN Group, Jumat (22/10/2021), secara virtual.

"Langkah ini bertujuan untuk mendukung target pemangkasan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) di sektor energi sebesar 314-398 juta ton pada 2030," ujar Rida. Ia menambahkan uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme cap, trade, dan offset sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batubara.

Ia lantas menjelaskan bahwa entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli ijin emisi dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi.

"Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli ijin emisi atau sertifikat penurunan atas emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon," tambahnya.

Pengembangan kelistrikan ke depan terutama di sisi pembangkitan akan makin bergeser ke penggunaan sumber daya dan teknologi yang ramah lingkungan seiring dengan upaya PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk bertransisi ke net zero emission.

Rida mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk penurunan emisi GRK dan mendukung tercapainya bauran energi baru terbarukan (EBT) dan. Di antaranya adalah pelaksanaan co-firing biomassa di PLTU PLN, konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, serta menjalankan konservasi dan efisiensi energi.

"Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025, dilakukan co-firing biomassa di beberapa PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU Jawa-Bali dan 20% untuk PLTU luar Jawa-Bali, dengan capacity factor (CF) 70%. Total kapasitas setara 2.700 MW dan membutuhkan 8-13 juta ton biomassa/tahun," ia menjelaskan.

Sementara itu, program dedieselisasi dilakukan pada 588 MW PLTD yang setara dengan 1.2 GWp pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang di antaranya dilengkapi dengan baterai. Upaya lainnya adalah membangun 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) untuk mencapai bauran EBT 23% yang semuanya diharapkan selesai pada tahun 2025.

"Besar harapan kami kepada PT Energy Management Indonesia (Persero) untuk terus berkomitmen untuk berkontribusi pada proses transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal," kata Rida.

Senada, dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan bergabungnya PT Energy Management Indonesia (Persero) ke PLN dapat mendukung Pemerintah untuk menuju nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) selambat-lambatnya tahun 2060. EMI adalah perusahaan yang fokus pada usaha efisiensi energi, konservasi energi, energi baru terbarukan serta konservasi sumber daya alam.

"Bergabungnya EMI sebagai anak usaha PLN bertujuan mendukung inisiatif dekarbonisasi menuju green economy Indonesia," ujar Zulkifli.

Pengalihan saham EMI ke PLN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT PLN. Penggabungan ini juga didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 9 September 2021 terkait perubahan anggaran dasar EMI dalam rangka bergabung dengan PLN. (AMH)