KESDM dan PLN Siap Mendukung Pertumbuhan Investasi
Pemerintah melalui Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Untuk itu dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan memperhatikan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik pada setiap sistem tenaga listrik, Kementerian ESDM menyelenggarakan rapat koordinasi di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Munir yang mewakili Dirjen Ketenagalistrikan membuka rapat tersebut dan mengungkapkan bahwa saat ini prioritas pemerintah dan PT PLN adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi. Ia berpendapat bahwa ketersediaan listrik merupakan suatu hal yang penting dalam pertumbuhan investasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). Dalam RUPTL tersebut, menurut Munir sudah memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan tenaga listrik (demand) untuk Konsumen Besar seperti KEK, KI, DPP, dan SKPT.
"Dengan kata lain, PLN siap melistriki kawasan yang ada pada rencana pembangunan KEK, KI, DPP, dan SKPT tersebut," ujar Munir.
Untuk menjaga agar tidak over investment, menurut Munir proyeksi demand dalam perencanaan ketenagalistrikan harus dilakukan terlebih dahulu sehingga dapat diketahui besaran supply yang akan dibangun. Namun, dalam hal Commercial Operation Date (COD), infrastruktur tenaga listrik harus ada di depan atau selesai dibangun terlebih dahulu. Selanjutnya, diharapkan demand secepatnya dapat segera menyerap supply tersebut agar keseimbangan supply dan demand terjaga secara efisien. Oleh karena itu, sinkronisasi supply dan demand mulai dari tahap perencanaan, kemajuan pembangunan sampai dengan beroperasi (COD) sangat penting guna menjaga keseimbangan supply dan demand.
"Dalam RUPTL PT PLN (Persero) sebenarnya sudah memperhatikan dan mengakomodasi demand besar. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait," ungkap Munir.
Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengapresiasi Kementerian ESDM yang memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan stakeholder yang membidangi KEK, KI, DPP, dan SKPT ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Ketenagalistrikan yang memberikan dukungan penuh agar PLN dapat berperan aktif memberikan akses listrik kepada masyarakat," ujarnya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, perwakilan Sekretariat Dewan Nasional KEK, Ditjen Ketahanan Perwilayahan, dan akses industri Internasional, Kementerian Perindustrian, dan Direksi PT PLN (Persero). (PSJ)