Meski Banyak Kemajuan, Reformasi Birokrasi KESDM Terus Didorong
Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian ESDM terus bergulir dan banyak mengalami kemajuan. Indeks RB Kementerian ESDM tahun 2017 lalu mencapai 75,89% dengan nilai BB. Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan tahun 2018, indeksnya naik menjadi 80,00. Untuk memperkuat dan memperdalam nilai-nilai RB, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian ESDM Bambang Utoro memberikan internalisasi nilai-nilai RB kepada para pejabat administrasi di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu (29/8).
Dalam pengantarnya, Bambang menyampaikan latar belakang perlunya melakukan RB serta grand design hingga tahun 2025. Tahun 2014 lalu Reformasi Birokrasi baru pada cara berpikir dan bertindak pada aturan, sedangkan tahun 2019 nanti targetnya adalah birokrasi berdasar kemampuan pegawai dan capaian kinerja. "Targetnya nanti di tahun 2025, birokrasi dapat dilaksanakan berdasar kapabilitas dan kultur," ujar Bambang.
Permasalahan utama RB menurut Bambang adalah organisasi yang belum tempat fungsi, regulasi yang tumpang tindih, permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) yang belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional.
Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang menjadi permasalahan utama RB tersebut, Kementerian ESDM terus berfokus pada delapan area perubahan diantaranya manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sdm aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Tiga poin utama yang menjadi sasaran RB ini menurut Bambang adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Meski telah mengalami banyak kemajuan, namun pergerakan RB belum memuaskan dan masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain kesenjangan cukup signifikan antara simpulan Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan kondisi riil di lapangan, pergerakan RB serta komunikasi tentang RB masih belum optimal, serta pola pikir (mindset) SDM aparatur dan budaya kerja (culture set) yang sudah menjadi mental model birokrasi yang masih dipandang lambat, sok kuasa, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, dan feodal.
Untuk terus menanamkan nilai-nilai RB tersebut, Biro Ortala melaksanakan updating kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di seluruh unit Eselon I Kementerian ESDM. Dengan kegiatan ini, setiap unit diharapkan dapat terus meningkatkan reformasi birokrasi di unit masing-masing. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai persiapan evaluasi pelaksanaan RB oleh Tim Evaluasi Kementrian PANRB pada pertengahan September mendatang. (PSJ)