Pemerintah Finalisasi Aturan Tarif Energi Baru Terbarukan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah berupaya mempercepat jangkauan listrik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Rabu (21/10/2020), dalam acara Tempo Energy Day dengan tema "Apa kabar Energi Indonesia?"
"Pemerintah berkewajiban menyediakan energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. ESDM masih punya pekerjaan rumah dengan PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) untuk melistriki seluruh desa, terutama 3T dan akan dilakukan tahun depan," ujar Arifin. Pada tahun 2021, Arifin menyebut, pemerintah akan menjamah 433 desa yang sampai saat ini belum teraliri listrik.
Arifin menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan distribusi listrik ke daerah melalui berbagai strategi, misalnya penambahan pembangkit listrik hingga pembangunan mini grid.
Untuk memenuhi besarnya kebutuhan listrik dalam negeri, Arifin mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan sumber energi yang ada di tanah air. Ia mengatakan saat ini pemanfaatan energi masih mengandalkan sumber fosil dan impor.
Ketergantungan impor cukup besar untuk, terutama bagi konsumsi rumah tangga. Ketergantungan terhadap impor, menurut dia, membuat neraca perdagangan listrik menganga lebar. "Ini menjadi tantangan berat. Bila tidak memanfaatkan sumber dari dalam," ujar Arifin.
Pemerintah berupaya untuk mengebut target bauran energi nasional dengan
cara memberikan skema tarif yang menarik bagi para investor. Untuk bisa
melegitimasi hal tersebut Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden
(Perpres) terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan final pada
Jumat (23/10).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana selaku salah satu narasumber pada acara tersebut
menyampaikan pemerintah mengebut pengerjaan Perpres EBT ini, "Perpres ini akan keluar. Saat ini kami sedang finalisasi.
Semangatnya memang untuk mendorong pemanfaatan EBT dan meningkatkan investasi
di sektor EBT di dalam negeri. Harapannya lapangan kerja juga meningkat,"
ujar Rida.
Dengan meningkatnya investasi di sektor EBT nasional, diharapkan akan berujung pada meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Rida mengatakan pihaknya telah menanyakan perihal rancangan Perpres tersebut sebelumnya pada investor.
Rida juga mengatakan
pemerintah juga sudah menampung aspirasi para investor terkait tarif ini.
Apakah dengan skema yang dibuat oleh pemerintah bisa memberikan return yang baik bagi investor. Pemerintah
juga memastikan pengembangan ini bukan berarti untuk membebani PLN dan menjaga
tarif listrik yang murah bagi masyarakat.
Program Tempo Energy Day ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Energi Sedunia, juga sebagai wadah para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai rencana pemanfaatan, pengembangan, dan inovasi di sektor industri energi fosil dan energi baru terbarukan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi nasional. Sehingga dapat meraih keadilan, kedaulatan, dan kemandirian energi di masa depan.
Tempo Energy Day digelar selama dua hari mulai dari 21 Oktober hingga 22 Oktober 2020. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber di bidang pemerintahan, BUMN, praktisi, hingga pengamat. (AT)