Pemerintah Turunkan Subsidi Listrik Melalui Efisiensi BPP

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tahun 2020 mengalami penurunan yang berdampak pada turunnya realisasi subsidi listrik. Total BPP ini turun dari perkiraaan sebesar 359,03 triliun menjadi 317,12 triliun sehingga terdapat penghematan 41,91 triliun rupiah. Penurunan BPP ini dikarenakan adanya beberapa penghematan, salah satunya penurunan bahan bakar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana pada konferensi pers virtual, Rabu (13/1/2021). Rida menjelaskan, pada APBN 2020, penghitungan bahan bakar sebagai komponen terbesar BPP adalah sebesar 146,67 triliun rupiah. Pada APBN perubahan komponen bahan bakar ini turun menjadi 109,16 triliun rupiah.

Rida menjelaskan penurunan bahan bakar yang merupakan komponen terbesar BPP tenaga listrik (41%), selain karena penurunan Indonesia Crude Price (ICP) juga karena beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM untuk menurunkan harga gas bumi. Rida menjelaskan bahwa ICP turun dari 63 dolar AS per barel menjadi 35 dolar AS per barel membuat BPP menjadi turun.

Kebijakan capping harga gas di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM disebut Rida ikut membuat BPP menjadi turun. Penghematan ini terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM N0. 91K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate).

"Selain karena penurunan ICP dari 63 dolar AS per barel menjadi 35 dolar AS per barel juga karena adanya kebijakan harga gas 6 dolar AS per mmbtu," ujar Rida

Penurunan bahan bakar berupa ICP, harga gas dan harga batu bara berhasil menghemat sebesar Rp 37,51 triliun. Dari penurunan BPP tersebut, 14 triliunnya karena capping harga gas. Penghematan bahan bakar ini disebut Rida dapat menghemat subsidi listrik dari semula 2020 diperkirakan mencapai Rp 54,79 triliun turun menjadi sebesar Rp 51,84 triliun.

"Pemerintah berkomitmen menurunkan subsidi listrik dengan cara melakukan efisiensi BPP tenaga listrik yang dikelola oleh PLN," ungkap Rida. (PSJ)