Percepat Rasio Elektrifikasi, Kementerian ESDM Buka Peluang Investor
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong keterlibatan sektor swasta dalam investasi penigkatan rasio elektrifikasi di kawasan terpencil. PT PLN (Persero) didorong untuk dapat melibatkan swasta dalam membangun pembangkit dan transmisi di wilayah terpencil. Keterlibatan swasta ini diperlukan untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Triharyo Soesilo, saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Menurut kalkulasinya, toal kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 100% adalah sekitar 10,7 Triliun. Dari kebutuhan tersebut, prioritasnya adalah untuk melistriki kawasan Timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Triharyo menyampaikan bahwa saat ini rasio elektrifikasi masih berada pada angka 98,89%. Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan Rasio Elektrifikasi bisa segera mencapai 100%.
"Beliau minta dua tahun ini kalau bisa selesai. Mari kita laksanakan program ini kalau bisa segera selesai," ucap Triharyo.
Menurut Triharyo, untuk mempercepat penyediaan lis?trik di daerah terpencil, khususnya di Indonesia Timur, Menteri ESDM telah mengarahkan PLN untuk menggandeng investor. Hal ini untuk meringankan beban PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan, sehingga PLN dapat fokus pada penyelesaian Program 35.000 MW.
"Arahan pak menteri coba dorong investor, kalau PLN sibuk dengan 35.000 MW, di dunia ternyata banyak investor yang dapat melistriki daerah tertinggal," ungkap Triharyo. "Dari Amerika Selatan, Afrika, itu banyak sekali investor," tambahnya.
Skema penyediaan listrik di Indonesia Timur menurut Triharyo bisa memanfaatkan dana desa yang dikelola Bada Usaha Milik Desa (BUMDes). Mekanisme yang dimungkinkan antara lain BUMDes menggandeng perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Ia berharap melalui mekanisme ini, rasio elektrifikasi 100% dapat tercapai dalam dua tahun.
Selain peningkatan rasio elektrifikasi, Triharyo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mendukung investasi dengan memenuhi kebutuhan listrik Smelter. Menurutnya total kebutuhan listrik untuk melistriki smelter yang masih dalam tahap pembangunan sekitar 4.789 MW untuk sekitar 68 smelter yang sebagian besar adalah produksi Nikel. Upaya ini didorong Kementerian ESDM untuk menyeimbangkan sisi permintaan dan penyaluran tenaga listrik, sehingga seluruh pembangkit listrik yang dihasilkan program 35.000 MW dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (PSJ)