Smart Grid Jadi Faktor Kunci Capai Net Zero Emission
Pengembangan jaringan cerdas atau Smart Grid akan menjadi faktor kunci untuk mencapai net Zero Emission (NZE) di sektor pembangkit listrik. Smart grid dapat menghubungkan pulau besar dengan jalur interkoneksi sehingga dapat menghubungkan lokasi sumber pembangkit energi baru terbarukan (EBT) tinggi menuju lokasi demand atau permintaan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara G20 ETWG Parallel Event "Smart Grid Solutions in Accelerating Energy Transition in Southeast Asia" di Bali, (30/08/2022).
Wanhar menyebutkan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung dekarbonisasi di bidang energi yang telah dituangkan dalam Paris Agreement untuk mencapai NZE sebelum tahun 2060. Ia menyebut, target NZE dapat tercapai dengan dukungan pembangunan Smart Grid yang tengah disiapkan di Indonesia.
"Smart grid merupakan faktor kunci untuk mencapai Zero Emission di sektor pembangkit listrik. Ini akan menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia dengan jalur interkoneksi listrik untuk menghubungkan lokasi sumber EBT tinggi menuju lokasi permintaan tinggi," ungkap Wanhar.
Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa mengenai skema pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengelola sendiri infrastruktur tersebut atau memberikan penugasan kepada anak perusahaan PLN untuk menjalankan pembangunan pembangkit listrik.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang ditetapkan sebagai RUPTL Hijau, Indonesia berencana untuk membangun lebih banyak pembangkit EBT dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
"Kami tidak lagi merencanakan pembangkit listrik tenaga batubara baru, kecuali yang telah financial closing atau sedang dibangun," ujar Wanhar.
Pilot Project Smart Grid
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia merencanakan untuk mendukung target NZE dengan pengembangan Smart Grid.
"Diantaranya dengan memfasilitasi pengembangan Smart Comunity Pilot Project di Karawang, Adaptive Defense Scheme di Sistem Jawa Bali, Automatic Dispatch System di Sumba dan Nusa Tenggara Timur, dan Smart Micro Grid di Selayar," ujar Chrisnawan.
PT PLN (Persero) sendiri disebut Chrisnawan telah menetapkan timeline Smart Grid menjadi dua periode, periode pertama tahun 2021- 2025 yang memiliki inisiatif utama dalam digitalisasi pembangkit, sistem manajemen distribusi, EV charging, Smart Microgrid dan Advanced Metering Infrastructure. Periode kedua tahun 2026 dan selanjutnya, memiliki inisiatif utama pada peningkatan Supervisory Control And Data Acquisition, Interkoneksi sumber daya energi terdistribusi, penyimpanan energi, dan respons permintaan. Smart Microgrid lainnya juga sedang dikembangkan di Indonesia bagian timur yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
"Pengembangan Smart Grid di Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan antara lain ketersediaan mekanisme bisnis dan keuangan, regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta kesiapan teknologi," tutup Wanhar.
Smart Grid Solutions in Accelerating Energy Transition in Southeast Asia merupakan acara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bekerjasama dengan Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) secara paralel dengan perhelatan ETWG G20 di Bali.
Dalam acara ini dilakukan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah, utilitas, dan partner developments mengenai manfaat pengembangan Smart Grid dan membahas peran masing-masing dalam mempercepat adopsi Solusi Smart Grid untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan energi dan integrasi EBT yang lebih bersih, aman, dan andal. (U)