Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pemerataan Listrik Masyarakat Melalui BPBL

Senin, 7 Agustus 2023 - Dibaca 156 kali

Guna mendorong peningkatan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Ketengalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik sebagai salah satu upaya peningkatan rasio elektrifikasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar saat menjadi narasumber talkshow bertajuk 'BPBL Sebagai Upaya Pemerataan Listrik Masyarakat' di CNN TV Jakarta, Senin, (07/08/2023).

"Pemerintah memberikan akses listrik kepada seluruh rakyat Indonesia yang kami terjemahkan dengan tercapainya rasio elektrifikasi. Nah ini (BPBL) juga merupakan perwujudan dari rasa keadilan untuk seluruh rakyat indonesia untuk mendapatkan akses listrik, jadi Pemerintah melakukan pembangunan jaringan ke seluruh pelosok Desa," Ujar Wanhar.

Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa program BPBL menitik beratkan sasaran program kerjanya bagi rumah tangga tidak mampu belum berlistrik serta tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik.

"Komisi VII DPR RI bersama pemerintah ingin memberikan biaya pasang baru listrik gratis kepada masyarakat. Masyarakat mungkin mampu membayar iuran listrik tapi untuk membayar biaya pasang barunya itu yang mereka tidak mampu," kata Wanhar.

Disampaikan Wanhar, pada tahun 2022 pemerintah bersama Komisi VII DPR RI menyepakati memberikan bantuan pasang baru listrik gratis ini kepada 80.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

PT PLN (Persero) yang mendapat penugasan dari pemerintah juga menyatakan komitmennya dalam program BPBL ini. Hal ini seperti diuangkapkan EVP Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN Agung Nugraha.

"PLN sebagai badan usaha milik negara memang melaksanakan penugasan ini dengan cara meningkatkan akses listrik terhadap sejumlah wilayah Indonesia. Jadi yang dilakukan PLN sebetulnya penugasan dari pemerintah, jadi terkait dengan persoalan bisnis itu sudah menjadi nomor dua, begitu pemerintah menugaskan kita membangun, ya kita laksanakan," kata Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) terus menerus mengupayakan pencapaian target rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan akses listrik kepada masyarakat melalui program listrik perdesaan PLN.

"Disamping kita memberikan bantuan gratis, pemerintah juga menugaskan PLN untuk membangun infrastruktur untuk mendekatkan listrik ke pemukiman-pemukiman yang memang jauh dari jaringan yang ada selama ini," Ujar Agung.

Wanhar menyebutkan, pemerintah juga melakukan banyak upaya dalam menghadapapi tantangan dalam mencapai target rasio elektrifikasi dan pemerataan akses listrik kepada masyarakat. Ia optimistis masyarakat dengan segera dapat menikmati listrik untuk kehidupan sehari-hari meski beberapa tantangan dalam upaya meningkatkan akses listrik untuk masyarakat sangat beragam, seperti lokasi yang sebagian besar jauh dari jaringan eksisting, berada di daerah terpencil (remote area) atau bermukim tersebar sehingga membutuhkan anggaran investasi yang besar, sampai rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk pasang instalasi dan bayar.

"Semoga dengan BPBL ini bisa kita selesaikan," pungkas Wanhar. (RO)