Wujudkan Energi Berkeadilan, Tarif Listrik Diupayakan Turun
Pemerintah terus mengusahakan tarif listrik bisa turun semaksimal mungin untuk mewujudkan energi berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada kunjungan kerja ke Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali (P2B JB) PLN Gandul, Cinere, Depok, hari Kamis (15/6). "Kita (pemerintah) akan berusaha setiap tiga bulan mayoritas golongan tarifnya bisa turun. Turunnya itu kita usahakan semaksimal mungkin," ujar Jonan.
Jonan mengapresiasi upaya PT PLN (Persero) dalam melaksanakan efisiensi di segala lini. Efisiensi tersebut diharapkan berdampak pada turunnya tarif tenaga listrik (TTL). "Efisiensi PLN semakin baik, tentunya tarif jualnya makin lama juga makin turun," sambungnya. Seperti diketahui, regulasi yang dikeluarkan pemerintah di sub sektor ketenagalistrikan terus mengarah pada efisiensi. Ketentuan jual beli tenaga listrik dalam Permen ESDM 10/2017 misalnya, bertujuan untuk menyeimbangkan nilai risiko antara PLN dan pembangkit listrik swasta, sehingga mewujudkan pengelolaan energi listrik yang lebih berkeadilan.
Terkait berita kenaikan listrik yang beredar di masyarakat, Jonan menegaskan bahwa Pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA yang tidak termasuk dalam kelompok kategori miskin dan rentan miskin. "Kalau dianggap tidak miskin, tidak rentan miskin, dan tidak memerlukan subsidi yang memang subsidinya dikurangi pelan-pelan, sampai terakhir bulan Mei 2017 lalu," ujar Jonan.
Saat ini rumah tangga tidak mampu pelanggan 450 VA dan sebagian 900VA yang masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin tetap mendapat subsidi dan tarif listriknya tetap. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masih ada sekitar 27,26 juta pelanggan listrik rumah tangga kategori tidak mampu yang tarifnya tidak naik dan tetap disubsidi. Yaitu 4,1 juta pelanggan 900 VA dan 23,16 juta pelanggan 450 VA. Dengan kata lain subsidi hanya diberikan kepada mereka yang berhak menerima.
Dana pengalihan subsidi ini diungkapkan Jonan untuk pembangunan listrik di seluruh Indonesia. Ia mengatakan bahwa sekitar 2.500 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, dan sekitar 10.000 desa lainnya belum memiliki akses listrik yang layak. "Ini harus dikembangkan, akan kita penuhi secepat-cepatnya. Mungkin sampai 2019 ini akan diupayakan untuk itu," ungkapnya. Salah satu program yang telah dan akan dilaksanakan adalah pembagian lampu listrik tenaga surya secara gratis untuk hampir 400 ribu rumah tangga di 2.500 desa tanpa listrik. Dimulai tahun 2017, program ini direncanakan tuntas dalam dua tahun.
Masyarakat tidak mampu yang keberatan dan merasa tetap pantas disubsidi, dapat mengadu dan melapor untuk kemudian dilakukan verifikasi dan revisi. Pemerintah membuka Posko Pusat Pengaduan Subsidi Listrik di kantor Direktorat Jenderal Kentenagaslitrikan, Kementerian ESDM di Jakarta. Alamat website subsidi.djk.esdm.go.id, nomor telepon 021-522483. Mekanismenya, masyarakat menyampaikan pengaduan ke kantor desa/kelurahan, untuk diteruskan ke kecamatan. Selanjutnya pengaduan tersebut akan diteruskan secara online di posko pusat. (PSJ)