Antisipasi "Bom Waktu", Pemerintah Segera Tertibkan Izin Pertambangan Bermasalah

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai adanya ribuan Ijin Usaha Pertambangan yang bermasalah sebagai "bom waktu" sehingga harus segera ditertibkan.

"Saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar pada Gubernur, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk melakukan penertiban segalanya," ujar Presiden SBY pada keterangan persnya, seusai Sidang Kabinet Terbatas bidang energi dan sumberdaya mineral (ESDM), di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Presiden menyampaikan, masalah perijinan banyak terjadi di era reformasi ini, contohnya adalah izin usaha pertambangan yang kini berada di tangan kepala daerah. Banyak sekali izin-izin yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratusan", kata SBY.

Menurut Presiden, Pemerintah terus-menerus berusaha untuk membenahi soal perizinan tambang ini. "Tidak boleh terjadi setiap ganti kepala daerah, ganti pula kebijakan perizinan. Selain menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak baik, juga akan menghambat investasi serta merusak berbagai hal," lanjut Presiden.

Presiden menegaskan bahwa Pemerintah akan mengambil langkah tegas terkait hal ini. "Saya sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu, akan kita tertibkan. Saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur", SBY menjelaskan.

Pemerintah juga akan lebih tegas dalam melaksanakan peraturan, baik dalam hal administrasi maupun yang sudah memasuki ranah hukum. "Ini untuk mengamankan negeri kita dari manajemen negatif yang terjadi di era reformasi ini", tegas Presiden. (KO)

Bagikan Ini!