DMO dan ICPR untuk Keamanan Pasokan Batubara Domestik dan Optimasi Penerimaan Negara

Senin, 8 Juni 2009 - Dibaca 4952 kali

NUSA DUA.Pemberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) batubara dan Indonesian Coal Price Reference (ICPR) bertujuan untuk menjaman keamanan pasokan batubara domestik secara berkelanjutan dan optimasi penerimaan negara. Saat ini proses kebijakan ketentuan penerapan DMO dan ICPR tengah memasuki tahap finalisasi.''Selama masa transisi, pemerintah memberlakukan rata-rata harga batubara bulanan dan menyebarluaskan ke pemerintah daerah untuk dijadikan referensi bagi perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Indonesia,'' ujar Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi (Minerbapabum), Bambang Setiawan, saat menyampaikan sambutan pada acara Coaltrans Asia ke 15 yang berlangsung tanggal 1-3 Juni 2009 di, Nusa Dua, Bali.Pemberlakuan DMO dan ICPR, menurut Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan, mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pada tahun 2025 kontribusi batubara sebesar 35% dalam bauran energi nasional. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007 tentang Energi serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Berdasarkan kontrak PKP2B pasal 11 dan 12 disebutkan bahwa perusahaan pertambangan batubara bisa melakukan ekspor setelah memenuhi kewajiban kebutuhan batubara domestik. Selain itu juga ditegaskan bahwa perusahaan pertambangan batubara wajib mendukung keamanan pasokan batubara domestik. Sebagai konsekuensinya maka perlu diketahui kebutuhan batubara domestik serta menentukan Prosentase Minimum Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) bagi setiap perusahaan.''DMO dibagi secara proporsional kepada semua perusahaan pertambangan batubara melalui mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB),'' papar Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan. Diuraikan, PMPBDN ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM. Sebelumnya, ditetapkan terlebih dulu mengenai Keputusan Menteri ESDM mengenai Kebutuhan Batubara Domestik. Kepmen ini didasarkan pada perhitungan kebutuhan batubara yang diusulkan oleh konsumen batubara di dalam negeri.Sedang ICPR akan ditetapkan berdasarkan rata-rata 4 indek yaitu BJ dan GC sebagai acuan harga batubara internasional serta ICI dan Platts sebagai acuan harga batubara Indonesia untuk menetapkan CPR. Selanjutnya berdasarkan CPR ditetapkan batas harga batubara atau coal price marker. Batas harga batubara ditentukan terhadap produksi batubara Indonesia yang merefleksikan kualitas, paling banyak diperdagangkan dan mewakili batubara Indonesia.Indonesia termasuk produsen utama batubara di dunia. Pada tahun 2008, produksi batubara Indonesia sudah diatas angka 220 juta metrik ton. Produksi sebesar itu sebagian besar atau sekitar 70 % diekspor. Sisanya, sekitar 30 % untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan domestik, Indonesia tengah mempersiapkan menerapkan kebijakan untuk menjamin keamanan pasokan batubara di dalam negeri.

Bagikan Ini!