Komitmen Pemerintah: Tidak Menaikkan Tarif Listrik dan Terus Memperluas Elektrifikasi Daerah

JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa pemerintah masih tetap berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun ini, bahkan di beberapa kesempatan Menteri ESDM meminta agar tarif listrik semua golongan pelanggan dapat turun dengan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan PT PLN (Persero). Komitmen pemerintah ini sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memutuskan, tarif listrik itu tidak ada penyesuaian apapun juga mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2017.

"Ya, masih berkomitmen (untuk tidak menaikkan tarif listrik), Presiden dan kita semua berusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir tahun ini, jadi kalau bisa tarif listrik turun," ujar Jonan saat ditanyakan apakah pemerintah masih berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun oleh journalis salah satu media nasional hari ini, Senin (4/9).

Untuk dapat menurunkan tarif listrik, PLN diminta untuk melakukan efisiensi-efisiensi termasuk harga bahan baku sumber energi yang dipergunakan. "PLN wajib melakukan efisiensi energi, ini sudah komitmen besar dari PLN untuk melakukan efisiensi, sehingga kalau biaya produksi berubah-berubah masih bisa ditangani. Sebenarnya yang fluktuatif itu energi primer, seperti batubara, minyak, dan gas. Gas sudah kita atur sudah buat regulasi dimana harganya itu bisa dijangkau," jelas Jonan.

Selain sumber energinya Jonan juga menyarankan PLN untuk mulai mengendalikan tata kelola dan manajemen kelistrikan seperti proses pemeliharaan. "Salah satu pos yang akan terkena proses efisiensi adalah soal pemeliharaan namun bukan mengurangi pemeliharaan, tapi membuat biaya pemeliharaan menjadi lebih kompetitif dan efisien, tanpa mengurangi apa yang harus dipelihara," jelas Jonan lagi.

Dengan melakukan pemeliharaan yang baik, selain akan menurunkan cost juga dapat mengurangi pemadaman. "Pemadaman bergilir itu kecuali faktor gangguan alam itu juga karena banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pembangkit-pembangkit yang sudah agak lama. Nah itu yang memang harus diperbaiki," tambah Jonan.

Selanjutnya Jonan mengatakan, pekerjaan rumah besar yang ditanggung oleh Pemerintah saat ini adalah melistriki wilayah-wilayah yang saat ini belum berlistrik yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 desa dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah wajib untuk memberikan penerangan listrik kepada mereka.

"Bapak Presiden telah menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) untuk kita memberikan penerangan desa belum berlistrik dengan program pra elektrifikasi, penyediaan lampu surya hemat energi secara gratis. Dalam tahun ini dilakukan melalui APBN bukan PLN. Program tersebut 2 tahun mestinya selesai," ujar Jonan.

Sedangkan unutuk program elektrifikasi yang permanen menggunakan jaringan PLN. "Kalau bisa menggunakan jaringan PLN, tapi jika tidak ada jaringan PLN maka kita pasang instalasi sendiri. Masih ada 10 ribu desa lagi yang listriknya tidak cukup, dan belum dialiri semua. Saya baru minggu lalu dari pulau Rupat berbatasan dengan Malaysia juga dari 12 ribu KK, 9.000 sudah dialiri listrik dari jaringan PLN dan PLN juga sudah berkomitmen di 2019 semua akan ada jaringan listrik. Kalau tidak ada jaringan listrik di 2500 desa maka kita pasang sollar system pake lampu dulu, dan ini prioritas pemerintah,"pungkas Jonan. (BAM)

Bagikan Ini!