Pengusaha Desak Pemerintah Berlakukan "Domestic Market Obligation" Batubara

"Saat ini kalangan industri sedang menghitung berapa total kebutuhan batubara untuk dalam negeri. Penghitungan ini ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi di Jakarta, Jumat (18/1). "Kami pindah pakai batu bara karena sudah tidak sanggup beli BBM, sekarang malah batu baranya yang tidak ada," keluh Sofyan. Ketiadaan jaminan posokan batubara 3 bulan ke depan dapat menyebabakan industri kolaps.

Sofyan menyayangkan pemerintah tidak tegas kepada produsen batu bara dengan membiarkan batu bara yang dieksploitasi dari bumi Indonesia untuk diekspor besar-besaran. Menurutnya, produsen batu bara memilih mengekspor karena bisa dapat uang langsung lewat LC. Kalau dijual ke dalam negeri produsen itu takut tidak dibayar, sehingga enggan menjual batubara ke dalam negeri.

Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, Sofyan khawatir ini akan mengganggu iklim investasi. Menurutnya, akan semakin banyak investasi asing yang dipindahkan ke luar negeri. "Ini tidak ada aturannya, pemerintah hanya menyerahkan urusan ini kepada sistem supply and demand sehingga harganya jadi bisa dipermainkan. Harusnya pemerintah bertindak sebagai perantara masalah batubara ini, " ujarnya.

Dalam kesempatan lain sebelumnya (17/1), Direktur Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara, MS Marpaung mengatakan Pemerintah sedang mengkaji regulasi DMO. Sementara itu, Ditjen Minerbapabum menghimbau kalangan konsumen batubara agar tidak hanya mengandalkan batubara dari pasar spot akan tetapi mulai membuat kontrak jangka panjang dengan produsen untuk menjamin pasokan. Dengan cadangan batubara Indonesia yang sangat besar, sekitar 92 miliar ton seharusnya tidak terjadi kelangkaan pasokan bagi konsumen. "Kita akan melakukan penyelidikan mengenai penyebab kelangkaan pasokan ini, apa dikarenakan cuaca, atau adanya permasalahan dipertambangan itu sendiri" ujar Marpaung.

Bagikan Ini!