Tingkatkan Pengawasan, BPMIGAS Gandeng BPKP

JAKARTA - Untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja pengawasan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nota kesepahaman ditandatangani Kepala BPMIGAS, R. Priyono dan Kepala BPKP, Mardiasmo di kantor BPMIGAS, Jakarta, Rabu (15/2). Kerja sama meliputi pengembangan dan penerapan good governance, pengembangan dan assessment manajemen risiko dan sistem internal control, serta kegiatan pengawasan atas permintaan BPMIGAS.

Dalam sambutannya, Priyono mengatakan, sebagai pengawas dan pengendali kegiatan hulu minyak dan gas bumi, BPMIGAS dituntut memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang handal. Tanpa itu, kegiatan hulu migas tidak akan efisien,efektif, transparan, dan akuntabel. Padahal, sektor hulu migas masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan penggerak ekonomi pembangunan nasional yang signifikan. "Perbaikan sistem pengawasan menjadi sangat penting," katanya.

Dia menyambut baik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan BPMIGAS tahun 2010 yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang baru diumumkan belum lama ini. "Tiga tahun berturut-turut kami mendapat WTP," kata Priyono.

Selain pengawasan eksternal, BPMIGAS meminta asistensi BPKP untuk melakukan diagnostic assessment terhadap sistem pengendalian internal. Harapannya, hasil diagnosa tersebut dapat mendefinisikan area-area yang perlu diperbaiki ke depan secara kongkrit. "Tanpa mempunyai sistem pengendalian internal yang efektif, BPMIGAS tidak akan mampu mengendalikan kegiatan hulu migas secara efektif," kata dia.

BPMIGAS terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kelembagaan agar lebih transparan dan akuntabel. Sebelumnya, BPMIGAS bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai wujud transparansi, seluruh pekerja BPMIGAS, tanpa kecuali menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara kepada KPK. "Kebijakan tersebut merupakan inisiatif para pekerja sendiri," kata Priyono.

BPMIGAS juga terlibat aktif dalam program Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. BPMIGAS berperan mengkoordinasikan pelaporan seluruh kontraktor kontrak kerja sama yang produksi untuk menyampaikan pelaporan pendapatannya kepada Sekretariat EITI Indonesia.(SF)

Bagikan Ini!